Warga Keluhkan Program PTSL, BPN Kota Medan Janji Beri Solusi

Medan (MediaKomentar.com) Warga masyarakat Kota Medan mengeluh dan mengkritik kinerja pegawai Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan yang beralamat di Jalan STM, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Pasalnya, program sertifikasi yang digencarkan Pemerintah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan tidak bekerja secara profesional dan hati -hati.

Warga menduga bahwa oknum pegawai BPN Kota Medan hanya memprioritaskan warga yang membayar dalam penerbitan sertifikat Program PTSL.

Seperti yang dialami warga Kota Medan, Suriani SH yang telah mengajukan Program PTSL milik lahan orang tuanya atas nama Siti Salamah pada di bulan Januari 2019 dianggap Overlap. Tak hanya Suriani, warga lainnya atas nama M. Harun yang juga mengajukan program PTSL dianggap Overlap.

“Kenapa baru hari ini dikatakan kalau berkas program PTSL yang diajukan Overlap, saya mengajukan program PTSL di bulan Januari 2019 dan diterima pada tanggal 20 Februari 2019. Pada tanggal 09 Januari 2020 tepatnya 1 tahun berjalan malah berkas dipulangkan dengan alasan Overlap, BPN jangan membuat alibi karena syarat dan permohonan kita sudah diterima 20 Februari 2019, kuat dugaan pihak BPN Kota Medan sengaja membatalkan setelah program PTSL selesai,” jelas Suriani SH.

Menindaklanjuti kritikan warga tersebut, pihak BPN Kota Medan meminta agar melakukan mediasi pada hari Kamis (16/01/2020) lalu di ruang mediasi Kantor BPN Kota Medan.

Dalam mediasi tersebut yang dihadiri empat dari pihak BPN Kota Medan yakni Anzar selaku Kasi pengukuran, Andika selaku Kasubbag pengukuran serta dua petugas pengukuran yakni Riza dan Ade Ananda.

Saat mediasi berlangsung, Haris yang mendampingi ayahnya yakni pak Harun selaku warga yang mengajukan program PTSL mengatakan bahwa BPN Kota Medan menganggap Program PTSL yang kami usulkan itu gagal, padahal itu kesalahan dari pihak BPN kota Medan.

“Kesalahan ini bukan timbul dari kita, kenapa PTSL dibatalkan kami diarahkan ke Rutin?. Kenapa tidak 11 bulan yang lalu kalian sampaikan, kan bisa pihak BPN Kota Medan memberitahukan bahwa program kami tidak bisa diurus ini karena tertimpah, kenapa ketika sudah mau selesai program PTSL baru kalian sampaikan. Nah sekarang saat mediasi ini kalian beralasan agar dialihkan ke program Umum (Rutin),” tegas Haris.

Menjawab hal itu, Andika selaku Kasub Pengukuran mengatakan dalam hal ini memang kelalaian dari kami.

“Kami mengakui bahwa ini memang kelalaian dari pihak kami,” ucapnya di ruang mediasi Kantor BPN Kota Medan.

Kalau memang itu serta merta kelalaian dari pihak BPN Kota Medan, kata Haris, “Lantas kalian limpahkan ke kami merubah segalanya jadi ke program Umum (rutin) gitu, kenapa tidak kalian lanjut lagi pronanya?, kalau kami yang salah, wajar,” tanya Haris.

Nah anehnya, pihak BPN Kota Medan mengklaim bahwa berkas program PTSL yang diajukan kedua warga tersebut tertimpah (Overlap) oleh nama warga lainnya atas nama Amiruddin Lubis yang tanahnya jauh berbeda posisinya.

“BPN Kota Medan merasa bahwasanya sertifikat yang dikeluarkan itu tertimpah, karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan. Nah kami tanya, ketika sertifikasi itu keluar, apa tidak ada kroscek di lapangan, sementara posisi lahan/tanah tersebut sudah berbeda yakni antara gang Syukur dengan gang Arifin. Nah permasalahanya itu ada di gang Syukur, kenapa masuk ke rana gang Arifin,” urainya.

Akhirnya kami bermohon supaya kroscek ke lapangan, lalu mereka (pihak BPN Kota Medan) entah kapan mengkroscek nya tidak dapatlah data, tapi kalau kami bisa mendapatkan data.

“Andai kata ketika waktu kalian katakan (BPN Kota Medan-red) katakan itu milik Amiruddin Lubis. Dan kami serang mereka, apa yang terjadi pak,? Itu yang pertama” tanya Haris.

Yang kedua, lanjutnya, ketika kalian katakan pemetaan jauh hari sebelumnya kita mediasi hari ini, saya sudah duluan ke kantor Camat melihat pemetaan saya mau mastiin siapa Amiruddin dan posisi tanahnya dimana, peta yang kalian perlihatkan sama dengan di Kantor Camat, karena surat milik bapak saya (Bapak Harun) surat SK Camat dan baru diurus biar kalian tahu.

“Nah kalau kalian masih menganggap ini tertimpah atas nama Amiruddin dan pihak BPN Kota Medan mau memperbaiki silahkan, namun dalam hal memperbaiki tidak mengurangi dari kadar apa yang telah kami usulkan, kami dari awal mengusulkan program PTSL, sekarang kalian mau memperbaiki tapi kalian alihkan ke Umum (Rutin), apa gunanya kami mengusulkan Program PTSL di bulan Januari 2019 kemarin,” tanya Haris.

Dari pantauan media yang tergabung di Forum Pers Indonesia Independent (FPII) saat mediasi berlangsung, terlihat pihak dari BPN Kota Medan mengakui telah melakukan kelalaian dalam program PTSL yang diajukan warga tersebut.

Masih dalam mediasi, ketika Suriani SH selaku anak dari Siti Salamah yang juga mengajukan program PTSL tersebut mengatakan pada tanggal 9 januari 2020 kepling datang dan memberitahukan ke saya bahwa sertifikat atas nama Ibu saya Siti Salamah AzR dan M. Harun AR Overlap.

“Saya diminta datang ke kantor BPN bersama M Harun pada tanggal 9 Januari 2020. Saat bertemu dengan Tari selaku bagian Admin bidang pengukuran mengatakan kepada M Harun ada overlap dan M. Harun diminta menandatangani surat tanda terima, M Harun diminta membeli materai dan menandatangani surat tersebut untuk mengembalikan berkas M. Harun,” ucap Suriani saat mediasi.

Sementara itu, Anzar selaku Kasi Pengukuran BPN Kota Medan mengatakan saya di sini kan baru, menggantikan pejabat sebelumnya, pertama-tama saya atas nama lembaga BPN Kota Medan meminta maaf sebelumnya dan saya pun belum tau pasti permasalahannya seperti apa.

“Cuma dilihat dari gambarannya, berarti bapak dan ibu menginginkan PTSL agar bisa dilanjutkan. Nah kalau saya kan belum bisa memutuskan, saya harus koordinasi dengan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

Mendengar hal itu, Haris mengatakan sudah saya bilang pak dari kemarin, dudukan saja Pimpinan Bapak disini agar mengetahui permasalahannya, jangan sampai permasalahan ini selalu ditunda tunda dan diundur undur waktu.

“Kami merasa selama ini selalu dioper oper yang disana ngomong nanti diberitahu pimpinan, di sini bilang nanti dibicarakan sama pimpinan, jadi kita tidak tahu berapa lama selesai,” ujar Haris kepada Anzar saat mediasi berlangsung.

Menjawab hal itu, Anzar menyampaikan bahwa saya disinikan sebagai kepala Seksi pak, saya bukan bicara pribadi dan saya sudah menjanjikan kepada bapak dan ibu saya akan membicarakan langsung kepada kepala kantor mengenai hal ini.

“Hari ini saya pastikan, bagaimana solusinya apabila bisa terkait PTSL 2019 ini, kalau tidak bisa seperti apa solusinya, gitu pak, ucap Anzar.

Menanggapi hal itu, Suriani SH mengatakan intinya kalau memang itu, kita berharap bisa mendapatkan sertifikatnya, bagaimana caranya, karena kita kan awalnya ikut program PTSL, kita sudah tau kok program PTSL itu . Dan inikan Program Bapak Presiden Jokowi jadi kita sudah mengikuti peraturannya.

“Intinya apapun bapak sampaikan hari ini kalau itu bapak bilang oke diselesaikan, kami ingin surat sertifikat kami keluar,” harap Suriani SH.

Sebelumnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.

Sumber: FPII Setwil Sumut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *