T. Hermansyah, AMP: Terkait Negri Ramunia, Istilah Kerajaan Dan Kesultanan (2)

Medan (mediakomentar.com) – Pada Bagian Cerita Pertama dengan judul T. Hermansyah AMP: Hubungan Erat Negri Ramunia dan Kesultanan Serdang (1) Kita sudah menceitakan tentang keberadaan sebuah Kerajaan Lama yang berada di daerah Pantai Cermin dan juga tentang keberadaaan Wilayah Ramunia.

Dibagian Ke-2 ini Redaksi akan menceritakan tentang Istilah Kerajaan dan Kesultanan dan masih dengan Nara Sumber yang sama yaitu T. Hermansyah, AMP (Sri Maharaja Ke-VII Kerajaan Ramunia Kesultanan Serdang)

Dalam keterangannya dengan redaksi bahwa istilah Kerajaan dan Kesultanan banyak orang yang salah tafsir. Dimana memang sebenarnya Sebuah Kerajaan di pimpin oleh seorang Raja dan Kesultanan di pimpin oleh seorang Sultan.

Selain menyangkut perbedaan besar kecilnya suatu wilayah, Kerajaan dan Kesultanan juga ada perbedaan menyangkut cara sistem pemerintahan bahkan cara pengangkatan Raja dan Sultan serta siapa yang layak jadi Raja dan Sultan.

Sebelum jauh kedepan, disini Redaksi hanya menceritakan tentang yang diberikan Nara Sumber berdasarkan Tradisi adat dan budaya melayu khususnya yang berlaku di Kerajaan dan Kesultanan Serdang.

Istilah Kerajaan

Di Jaman dahulu jika ada sebuah kerajaan baru berdiri, pengangkatan seorang Raja bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya tinggal pengakuan rakyat di wilayahnya dan raja-raja lain di luar wilayahnya., apakah suka tau tidak suka, maupun setuju atau tidak setuju. Selanjutnya proses pengangkatan raja berikutnya berdasarkan trah Raja (garis keturunan). Dan pengangkatannya bisa langsung seketika setelah raja sebelumnya mangkat.

Di Kerajaan Serdang ada istilah “Raja Mangkat Raja Menanam” (jika Raja meninggal, yang menguburkannya/mengkebumikannya harus seorang raja juga/Trah raja). Andai kata seorang raja meninggal, sebelum dikebumikan harus terlebih dahulu diangkat seorang raja dan ini diambil dari garis keturunan Trah Raja itu sendiri.

Walau pengangkatan raja yang baru dilakukan dengan hanya menyelipkan sebuah keris dipinggangnya. Tergantung Tradisi maupun adat istiadat masa itu dianggap sudah sah. Selanjutnya setelah Raja yang mangkat di kebumikan, barulah dilakukan acara pengukuhan seorang raja baru. Dan itupun tergantung situasi dan kondisi pada masa itu. Yang pasti raja baru itu memang sudah sah sebagai Raja disaat sebuah keris maupun lambang lain yang disematkan kepadanya.

Ibarat sepasang kekasih yang hendak berumah tangga. Syahnya mereka sebagi suami istri setelah melakukan hijab kabul. Sedangkan acara pesta atau kenduri tergantung situasi dan kondisi. Mau diadakan kapan dan diamana atau tidak adakan sama sekali.

Jadi pada awal berdiri suatu Kerajaan baru, siapapun bisa jadi Raja. Apalagi di zaman dahulu, ada istilah siapa kuat dia yang jadi Raja.

Sedangkan untuk wilayah kerajaan bisa bervariasi di suatu wilayah. Ada sebuah Kerajaan wilayahnya lebih kecil dari Kerajaan atau kesultanan didaerah lain, atau wilayahnya sama luas bahkan mungkin lebih besar dari Kerajaan atau Kesultanan lain.

Untuk sebuah Kerajaan, bisa jadi di wilayahnya ada raja-raja kecil seperti kedatokan ataupun tidak sama sekali. Jika ada raja-raja kecil untuk suatu wilayah yang bergabung dengan kerajaan tersebut, sifatnya tidak mengatur sistem pemerintahan raja kecil tersebut. Baik itu menyangkut surat-surat tanah maupun dll. Dan hanya mendapatkan suatu upeti dari kerajaan tersebut agar mendapat perlindungan jika terjadi gangguan dari pihak luar.

Jadi istilah kata Raja sebenarnya lebih tepat dikatakan Pemimpin wilayah. Sedangkan gelar Rajanya tergantung kebiasaan atau adat istiadat masa itu. Kepala suku juga seorang raja. Datok juga seorang raja, Wajir (Wali dari suatu Kesultanan juga seorang Raja). Jadi sebuah Kerajaan adalah merupakan kesatuan atau berkumpulnya beberapa Raja/datok/kepala suku untuk membuat suatu kekuatan besar bersama dan saling bahu membahu.

Jadi istana suatu kerajaan bisa disepakati bersama-sama oleh para raja-raja tersebut. Sebab bisa jadi Istana kerajaan tersebut dibangun diatas tanah raja yang manapun. Zaman dahulu, sistem pemerintahan kerajaan lebih mengarah ke otonomi bagi raja-raja maupun datok-datok dibawahnya.

Istilah Kesultanan

Masih dengan Nara Sumber yang sama T. Hermansyah, AMP (Sri Maharaja VII Kerajaan Ramunia Kesultanan Serdang) akan menceritakan perbedaan Kesultanan dengan Kerajaan.

Jika sebelumnya diceritakan jika bahwa awalnya suatu raja menjadi Raja suatu kerajaan baru bisa mengangkat dirinya sendiri dan akhirnya mendapat pengakuan dari rakyatnya maupun kerajaan lain. Sedangkan untuk kesultanan hal itu tiak berlaku.

Jika seseorang yang menjadi Sultan syarat utamanya harus seorang Raja. Dan pengangkataanya mendapat pengakuan ataupun restu terdahulu dari sebuah Kesultanan Induk (Pusat Pemerintahan awal).

Dan untuk kedepannya, pengangkatan Sultan dari Kesultanan tersebut melalui proses musyawarah dari para pembesar Kesultanan itu sendiri. Sama dengan Raja, Jika Sultan meninggal, akan diangkat Sultan yang baru berdasarkan Trah Raja (Garis Keturunan) dan tetap dengan adat istiadat yang baru.

Dan untuk Sultan tidak ada istilah Sultan Mangkat, Sultan Tanam. Jika dilihat lagi zaman dahulu, Suatu Kerajaan bisa menjadi Kesultanan dan suatu ketika Kesultanan balik lagi menjadi sebuah Kerajaan. Jadi seseorang hendak menjadi Sultan tidak bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan. Dan jika ada sebuah kerajaan merubah dirinya menjadi Kesultanan, berarti sama dengan pemberontak dari Kesultanannya.

Ibarat saat ini di Indonesia, Hanya ada satu Presiden (Sultan) dan untuk di Daerah namanya Gubernur (Kerajaan/Wajir/Wakil Sultan) Walikota/Bupati (Kedatokan/Kepala Suku)

Kesultanan  merupakan sistem pemerintahan terpimpin. Para Raja-raja kerajaan harus patuh dan tunduk dengan sistem yang di terapkan oleh Sultan. Apalagi memang sistem tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan bersama para raja tersebut. Bahkan Para Raja dan Kerabat para Raja-raja bisa bekerja di Kesultanan.

Tetapi, tetap yang memiliki wilayah teritorial adalah Kerajaan. Contohnya jika terjadi pengalihan kepemilikan tanah. Sultan hanya menanda tangani Grand (Surat Tanah) sebatas diketahui, bukan berarti sebagai pemilik tanah.

Contohnya, jika seorang raja/seseorang mengalihkan sebahagian tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola baik dalam bentuk apapun, maka pengakuan tertingginya dan syahnya Grand tersebut jika sudah ditandangani oleh pihak Kesultanan. Ini jika suatu kerajaan yang sudah berbentuk Kesultanan. Tetapi jika suatu kerajaan tidak berbentuk kesultanan, pernyataan tertinggi sahnya surat menyurat tersebut hanya sampai sebatas Raja saja.

Jika disamakan pada masa ini adalah. Jika sesorang mengalihkan Hak Tanahnya kepada pihak lain. Dianggap sah secara pemerintahan jika sudah ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang yang ditugaskan Kepala Pemerintahan RI dalam hal ini BPN. Tetapi bukan berarti sudah ditanda tangani oleh BPN maka tanah tersebut sebelumnya punya BPN. Tetap saja ada pemilik sebelumnya.

 

Jadi sudah jelaskan disini,

  1. Bahwa suatu Kerajaan memerintah untuk raja-raja dibawahnya bersifat otonom dan merupakan Wajir (Wakil/Wali) dari Kesultaan. Sedangkan jika suatu kerajaan yang sudah bersifat Kesultanan, maka sistem Pemerintahannya terpimpin dan berpusat pada peraturan dan Ketentuan dari Kesultanan itu sendiri yang sudah disepakati para raja-raja (untuk Kesultanan Baru). Dan selanjutnya berdasarkan peraturan adat istiadat yang diberlakukan untuk kesultanan yang akan datang.
  2. Bahwa Raja bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja berdasarkan Trah Raja, sedangkan seorang Sultan tidak bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan.
  3. Jika Raja, memiliki wilayah teroterial kepemilikan Lahan, sedangkan Sultan tidak memiliki Lahan kepemilikan. Hanya mengatur Pemerintahan para kerajaan saja agar senada dan seirama.
  4. Seorang Raja belum tentu bisa jadi Sultan, tetapi Seorang Sultan Pasti juga seorang Raja, Sebab syarat dan sah seseorang menjadi Sultan harus seorang Raja (awalnya) atau Putra Mahkota (Tengku Besar).

Kesimpulannya, suatu kerajaan yang sudah berdiri sendiri (berdaulat) dan menjalankan roda pemeritahannya tidak dalam pengaruh Kesultanan manapun disebut Kesultanan. Dan kerajaan itu akan di pimpinan seorang Raja yang memakai gelar Sultan.

Sedangkan untuk sebuah kerajaan yang masih dalam pengaruh Kesultanan dari Kerajaan lain, maka Raja yang memimpin kerajaan tersebut tidak boleh memakai gelar Sultan. Hanya boleh memakai gelar Raja saja sesuai tradisi, adat budaya kerajaan tersebut… (bersambung)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: