Secara Hukum LHP PD. Pasar Sangat Penting Di Perhatikan

Medan (medikomentar.com) – Berdasarkan pemberitaan dari media jurnalpolisi.com pada hari rabu tanggal 4 September 2019 dengan judul Walikota Medan Tak Bernyali Tindak Lanjuti LHP Bawasko dan Inspektorat Terhadap Dirut PD. Pasar (Kota Medan).

H. Matjon Sinaga, SH, MHum selaku praktisi hokum dan seorang lawyer menanggapi ini kepada wartawan, rabu (4/9/19) mengatakan

“Badan Pengawas Kota Medan sudah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Walikota Medan Bapak Dzulmi Eldin terkait kinerja Dirut PD. Pasar, Jumat (31/5/19) tetapi sampai berita diterbitkan dari Media jurnalpolisi.com pada hari rabu tanggal 4 september 2019, diberitakan bahwa Bapak Walikota Medan yang terhormat mengatakan belum menerima LHP tersebut.

Yang jadi pertanyaan dengan tenggang waktu 3 bulan dari 31 Mei 2019 s/d 4 September 2019, apakah Walikota Medan tidak ada koordinasi kerja dengan sekda selaku ketua Badan Pengawas Kota untuk Perusahaan Daerah dan inspektorat? Saya rasa itu hal yang tidak mungkin terjadi dan mustahil sekali. Karena kalau perbuatan itu memang terjadi, bisa disimpulkan bahwa cara kerja Pemerintahan Kota Medan sangatlah bobrok.

Sebab SEcara hukum LHP PD. Pasar Kota Medan itu sangat penting sekali untuk diperhatikan dan selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.” tegasnya

Lanjut, “Dalam PerdaKota Medan No. 10 tahun 2014 sangat jelas mengatur secara hukum tentang dasar pembuatan Perda tersebut apalagi mengingat begitu banyak peraturan, UU dan Keputusan menteri serta Persetujuan bersama DPRD Medan dengan Walikota Medan yang tertuang dalam dasar pembentukan Perda Kota Medan No. 10 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Jadi Berdasarkan pemberitaan tersebut yang terkait dengan LHP dan Perda no. 10 Tahun 2014, Dirut PD. Pasar Kota Medan Wajib Dicopot, karena sudah melakukan perbuatan yang melanggar Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014. Dan syarat untuk bisa diberhentikan sesuai Perda cukup 1 saja perbuatan yang dilanggar. Dan itu konsikuensi kerja yang harus diterimanya” terangnya lagi

Dalam Perda tersebut dalam Pasal 23 Tertulis Walikota Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan

a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi Bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d (karena kesehatannya maka tidak dapat melaksanakan tugasnya), huruf e (tidak melaksanakan kerjanya sesuai dengan program yang telah disetujui) dan huruf g (dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negri yang telah mempunyai ketetapan hokum yang tetap) dan

b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f.

Bahkan terkait pasal 21 huruf e, f dan g Direksi PD. Pasar Kota Medan bisa diberhentikan secara tidak hormat.

Misteri yang harus diselesaikan Pemerintahan Kota Medan terkait LHP dan Perda Kota Medan no. 10 Tahun 2014 harus segera terpublikasikan ke Masyarakat. Dan disini diminta kepada DPRD Medan selaku perpanjangan tangan rakyat agar mendesak walikota Medan untuk segera tanggap dan perduli kepada LHP tersebut dan andaikata DPRD Medan tidak mendesak LHP ini untuk ditindak lanjuti oleh Walikota Medan. Berarti sama halnya DPRD Medan ikut juga melakukan pembohongan kepada publik dan bermental bobrok.

Musnahkan saja Perda Kota Medan no. 10 Tahun 2014 tersebut dan tidak perlu lagi menjadi salah satu acuan peraturan yang harus di taati dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan kalau memang tidak mau dijalani” tegasnya lagi sambil menutup pembicaraan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *