Rakyat Diancam Lagi, Draft RKUHP Menghina DPR dan Presiden Serta Wakilnya Telah Muncul Lagi

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – Dikutip dari infoindonesia.co Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, maka ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

 

Dikutip dari Tempo.co, Rabu (09/06/2021), aturan itu tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

 

“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

 

Kemunculan kembali RKUHP ini seolah membuktikan bahwa memang Rakyat Indonesia hidup dalam ancaman dengan peraturan yang menikam rakyat bawah, tetapi melindungi Rakyat Golongan Atas.

 

Sebab Rakyat Indonesia belum pernah mendengar ada pasal pidana bagi aparatur negara yang dalam menjalankan Tupoksinya tidak menegakkan dan menjalankan fungsinya dalam memberantas tindak pidana di wilayah kerjanya.

 

Contohnya, jika disuatu wilayah hukum kepolisian, jika di wilayah hukumnya ada tindakan praktek pidana judi, peredaran narkoba dan lain-lain, tetapi aparat hukumnya (Polisi) tidak memberantasnya. Apakah ada sanksi pidananya bagi aparat kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut? Sama sekali publik Tidak pernah mendengar sama sekali, apalagi melihat peraturan tersebut. Tapi malah yang terdengar dan  terlihat oleh masyarakat adalah mutasi bahkan promosi jabatan dengan meninggalkan praktek perjudian, peredaran narkoba dan lain-lain yang tetap terus berjalan.

 

Kemudian dalam RKUHP tersebut  ancaman hukuman penjara akan naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Sesuai pasa Pasal 219 yang berbunyi:

 

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

 

Nah! dalam pasal ini nampak jelas, bahwa kebelengguan terhadap profesi Pers bertambah lagi. Dimana biasa Pers mempublikasikan pemberitaan berdasarkan apa yang dilihat, yang didengar ada bukti dan bisa dibuktikan maka di publikasikan. Tentu saja dengan tetap menjalankan kode etik jurnalistik.

 

Lalu bagaimana pers mau memberitakan adanya pelaku penghinaan jika tidak diikut sertakan bukti penghinaan tersebut, baik secara tulisan, rekaman gambar atau video. Bisa jadi serangan balik akan terjadi kepada insan Pers dengan pasal berlapis. Selain pasal yang tersebut diatas, kena pula pasal mencemarkan nama baik bahkan UU ITE. Entah berapa lapis pasal lagi yang mungkin akan dihadapi Rakyat Indonesia ini.

 

Sebaiknya pemerintah maupun Lembaga negara lainnya yang berada di Republik Indonesia ini, jika membuat peraturan kedepannya buatlah peraturan yang bisa melindungi rakyat dan negaranya dari kepentingan pihak asing. Jangan membuat peraturan yang terkesan mengancam rakyatnya. Seolah saat ini Pemerintah dan rakyatnya memang tidak sinkron sama sekali. Istilahnya tidak senada dan seirama sama sekali.

 

Jangan sampai timbul kesan, bahwa Rakyat Indonesia tinggal di negaranya sendiri hidup dalam ancaman tetapi WNA hidup dinegara Indonesia merasa nyaman. Terkait penghinaan, tentu saja akan dilakukan semua orang, jika memang pelakunya berbuat yang sangat menyalahi aturan dan layak untuk dihina. Atau rakyat ini hanya boleh diam saja dan tak boleh berkomentar? Sementara pelaku tersebut sudah sangat tidak sopan dengan melanggar peraturan.

 

Saat ini melakukan kritikan saja sudah dikatakan menghina. Salam sehat (*)

 

Oleh : Muhammad Arifin/Pimpinan Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *