Problem Kesawan, Contoh Kekuasaan Bisa Mengalahkan Hukum Yang Ada

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – 25 April 2021, Masyarakat Kota Medan saat ini lagi terfokus dengan permasalahan munculnya Kitchen Of Asia yang diadakan di Kesawan Jl. A. Yani Medan Sumatera Utara. Segala opini dan isyu bermunculan terkait munculnya kegiatan jual beli di Kesawan tersebut yang menimbulkan kerumunan masa di masa Pemerintah saat ini lagi menghadami Pandemi Covid-19 sampai ada jual beli lapak jualan.

Demi menghambat penyebaran covid-19 dan menjalankan Intruksi Pemerintah, ummat islam di Kota Medan mengikhlaskan Ramadhan fair ditiadakan. Padahal kegiatan Ramadhan fair tersebut menyajikan kuliner, perdagangan dan penampilan seni budaya yang semuanya bernuansakan islami.

Sesuai dengan INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  ditanda tangani tanggal  05 April 2021  NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota.

Dan dalam Intruksi Mentri Dalam Negri no 07 Tahun 2021, tertulis di

Bagian Ketujuh

Tentang kegiatan tersebut para petugas akan dibiayai dengan Anggarannya dibebankan kepada kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG) /Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

 

Pada Bagian Kesembilan :

Point (d) melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

  1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,

Pada Bagian  Kelima Belas

Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021, dan mempertimbangkan berakhinya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 12 (dua belas) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

Dan lebih hebatnya lagi Tembusan Intruksi Mendagri ini ditujukan kepada Yth :

  1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
  7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
  8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
  11. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
  12. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
  13. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
  14. Menteri Sosial Republik Indonesia;
  15. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
  16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
  19. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
  20. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

 

Kesawan, Kitchen of Asia dibuka di bulan Ramadhan dan mendapat persetujuan dari Walikota Medan sementara Ramadhan fair ditiadakan.

Kesawan, Kitchen of Asia dibuka di masa Pandemi Covid 19 dan pada saat ini ada Intruksi Menteri Dalam Negri tentang PPKM Mikro.

Kesawan, Kitchen of Asia Bebas dari Razia Covid-19 sementara dibelahan daerah Kota Medan yang lain di Razia oleh Satgas Covid-19.

Kesawan, Kitchen of Asia tidak terdengar sebagai program unggulan disaat Kampanye Walikota dulu.

Petugas yang melaksanakan Intruksi Mendagri ini mendapat anggaran biaya pula dan Tetap saja Kesawan, Kitchen of Asia ini tetap berjalan di Kota Medan.

 

Di media, Gubsu Edy Rahmayadi sudah memberi statment akan menanyakan persoalan Kesawan kepada Walikota Medan. Sampai sekarang hasil statmentnya juga mengalir tak tau ke sungai yang mana, hanya cakap-cakap saja. Tak ada sanksi apapun padahal ada peraturannya.

Hukum dan Peraturan dibuat dengan mengeluarkan biaya. Dan jika dilihat diatas kertas hukum itu memang hebat.

Pesan Untuk Penguasa, Tolonglah jangan tekan dan bodohi rakyat dengan jabatan kekuasaanmu. (*)

 

Penulis : Muhammad Arifin / Pimpinan Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *