Perwal Medan No. 9/2009 “Mengapa Terjadi Pro dan Kontra?”

Medan (mediakomentar.com) – Persoalan Pemerintah Daerah selalu saja timbul disaat menjalankan dan menegakkan peraturan didaerahnya.

Bagi yang kena imbas dari penegakkan peraturan tersebut, selalu mengatakan bahwa dirinya adalah rakyat kecil dan menganggap pemerintah tidak memihak kepada rakyat kecil dan terkesan dzholim.

Paeraturan Walikota (Perwal) Medan no. 9 Tahun 2009 berbunyi bahwa

“Dilarang mendirikan bangunan permanen atau sementara dibadan jalan, trotoar, drainase dan garis sempadan  sungai untuk berjualan/berdagang atau tempat tinggal”

Menurut redaksi mediakomentar.com, sabtu (3/8) yang jadi pertanyaannya adalah:

  1. Apakah yang melanggar Perwal Kota Medan no. 9 Tahun 2009 tersebut keseluruhannya adalah rakyat kecil yang artinya mewakili rakyat kecil yang ada di Kota Medan?
  2. Sudah berapa lama yang si pelanggar Perwal tersebut melakukan kegiatannya baik untuk berdagang ataupun tempat tinggal.
  3. Keuntungan apa yang sudah dimiliki pelaku selama melanggar Perwal tersebut?
  4. Apakah si Pelanggar Peraturan tersebut tau kalau ada Peraturan yang melanggar aktifitasnya?
  5. Jika tau, mengapa si pelanggar peraturan bisa melakukan terus kegiatannya?
  6. Apakah ada oknum atau sekelompok orang yang membekingi pelanggar Peraturan agar tetap bisa melakukan kegiatannya melanggar peraturan?
  7. Mengapa Perwal Kota Medan no. 9 Tahun 2009 yang dihitung dari tahun penerbitannya (tahun 2009) sampai dengan saat ini (tahun 2019) sudah berusia 10 tahun belum terealisasi dengan manjur bahkan selalu mendapat perlawanan dari pelanggar Perwal Kota Medan no. 9 tahun 2009 tersebut?
  8. Apakah dibenarkan jika Pemerintah membiarkan setiap orang maupun sekelompok orang Pelaku Pelanggaran Peraturan terus melakukan aktivitasnya yang melanggar peraturan?

Sebaiknya pemerintah harus bijak dan tegas dalam menjalankan Tupoksinya sebagai Aparatur Negara. Dan mungkin segala  Peraturan Walikota Medan harus lebih sering disosialisasikan lebih mendalam dan meluas untuk semua kalangan dan lapisan masyarakat yang gunanya agar semua pihak tau ada peraturan yang harus ditegakkan dan dijalankan. (red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: