Perjalanan Dinas DPRD Ke Luar Daerah Harus Di Kaji Ulang

Oleh: Muhammad Arifin / Pimpinan Redaksi

Medan (mediakomentar.com) Rabu (4/11) Tahun 2020 Program perjalanan Dinas Anggota DPRD Medan maupun Sumut ke Luar daerah harus di Kaji ulang. Sumut maupun Kota Medan dan Masyarakat lebih membutuhkan keberadaan wakilnya didalam kota daripada di luar daerah.

Selain menggunakan anggaran yang lumayan besar, program perjalan dinas keluar daerah juga tidak begitu mempengaruhi kemajuan khususnya Kota Medan.

Baik dalam hal kesejahteraan rakyat dan juga pelayanan wakil rakyat terhadap rakyatnya. Karena lebih sering berada di luar daerah daripada di kantor dewan.

Kota Medan saat ini sangat butuh perhatian langsung oleh para pejabatnya terutama yang perduli kepada Kota dan masyarakatnya. Dengan adanya program perjalanan dinas keluar daerah membuat para Anggota Dewan yang punya jiwa perduli kepada daerah asal pemilihannya dan masyarakatnya menjadi  semakin jauh dari rakyatnya karena semakin jarang bertemu. Lebih baik program perjalan dinas keluar daerah di ganti dengan perjalan di dalam daerah saja.

Kasus-kasus yang menimpa anggota DPRD Sumut mupun Medan yang harus mengembalikan uang negara, telah membuktikan bahwa perjalanan dinas keluar daerah tidak efektif dan efisien.

Contohnya periode Anggota DPRD Medan tahun 2014-2019, yang pada saat itu para anggota Dewan banyak menjalankan perjalan dinas keluar daerah, Malah kota Medan mendapat predikat Kota terjorok seindonesia dari Kemnetrian Lingkungan hidup. Banyaknya pelanggaaran Peraturan Walikota Medan terutama no. 9 Tahun 2009. Bahkan Dzulmi Eldin selaku walikota Medan terkena OTT oleh KPK karena ada sangkut pautnya dengan perjalan Dinas ke Luar daerah/negri yang terkesan hanya jalan-jalan saja atau istilah lain wisata dengan biaya negara yang diambil dari uang pajak rakyat.

Jangan kecewakan harapan rakyat, karena apapun profesi rakyat, segala pajak dari hasil profesi dibayar ke negara. Baik pajak penghasilan dan lain-lain. Dan ini dipakai untuk kepentingan negara diantaranya menggaji para aparatur negara yang gajinya dibayar melalui APBD maupun APBN.  (red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: