Penerbitan SK Plt Kades Tj Baru, Interpensi Pemda Ke Desa Terlalu Dalam

Lampung Selatan (mediakomentar.com) – Kepala Desa Tanjung Baru, Madsupi yang sampai hari ini kasus hukumnya masih bergulir di PN Kalianda, sudah diberhentikan sementara dengan dikeluarkannya SK Bupati Lampung Selatan nomor: B/276/IV.13/HK/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2021.

Pemberhentian dan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kades Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan ini menjadi buah bibir dikalangan Masyarakat, LSM, bahkan Praktisi Hukum.

Pasalnya, dengan dalih berpayung hukum Perbup No. 12 tahun 2021 dan “mengangkangi” UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemkab Lampung Selatan menerima dan menyetujui usulan Plt. Kepala Desa Tanjung Baru nomor 800/97/VII.13/2021 tanggal 23 April 2021 dari Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo agar Kasie Trantib, Kecamatan Merbau Mataram, R. SY. Handoyo Soesilo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Desa Tanjung Baru.

Kasubag Hukum Pemkab Lampung Selatan, Agus Heryanto, S.H, M.H mengatakan bahwa dasar dikeluarkannya SK Bupati tersebut terdapat di pasal 70 – pasal 75 dalam Perbup No. 12 tahun 2021. Dimana Perbup tersebut mendelegasikan kewenangan kepada Bupati untuk mengangkat Sekdes atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

” Artinya, Bupati bisa menunjuk pejabat lainnya. Itu merupakan kebijakan Bupati/Diskresi Kepala Daerah sesuai UU Administrasi Pemerintahan. Dasar kami juga dari surat Camat Merbau Mataram ke Bupati yang disampaikan ke BPMD,” ujar Agus saat ditanya melalui Chat WhatsApp bahwa dalam Perbup tersebut tidak tertulis definisi Plt yang menjadi dasar terbitnya Plt Kades Tanjung Baru, Senin (03/05/2021).

Menanggapi pernyataan Agus, Ketua LSM Perberdayaan Masyarakat Lampung, Aminudin, S.P mengatakan, bahwa Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus hukum yang dihadapi Kepala Desa.

Beberapa bulan yang lalu (tahun 2020) Kepala Desa Karang Raja, Rusmiyati juga tersangkut kasus hukum seperti Madsupi, tetapi tidak diberhentikan sementara.

Lanjutnya, terkait Pelaksana Tugas (Plt), Otonomi Desa sudah mengatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 bahwa bila Kepala Desa (Kades) berhalangan, ditunjuk Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa (pasal 45).

” Madsupi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan (inkrah), seharusnya yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kades itu Pelaksana Harian (Plh) bukan Pelaksana Tugas (Plt). Dan Plh tidak perlu harus ada SK Bupati. Bisa ditunjuk Sekdes, Kaur, Kasie atau Kadus, ” ujar Aminudin yang juga Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Prov. Lampung ini kepada awak media di Cafe Monang’s Pahoman, Bandar Lampung, Senin (03/04/2021).

Lanjutnya, Kebijakan Kepala Daerah/ Diskresi tidak bisa sembarangan digunakan oleh Kepala Daerah. Ada 3 syarat bila kebijakan/diskresi tersebut akan digunakan. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, untuk kepentingan umum dan dalam keadaan bencana.(UU No.30 tahun 2014).

” Kalaupun mau diskresi harusnya ada penjabaran yang lebih jelas. Seperti Pejabat yang ditunjuk, siapa yang menunjuk. Apakah Bupati atau Camat,” Kata Amin.

Menurutnya, Perbup ini juga harus difasilitasi oleh Provinsi karena ini berdampak kepada kepentingan Masyarakat Desa. Disitu terdapat tentang Pemerintahan Desa. Kalau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi itu harusnya tidak boleh dilaksanakan.

” ASN ditunjuk bila sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Ini sudah mengobrak-abrik hukum,” kata pria yang juga Pimpinan salah Media di Provinsi Lampung ini.

Dirinya menduga bahwa ada “permainan” dalam kasus yang dialami Madsupi. Dari awal mencuatnya kasus tersebut, sampai ke Pengadilan, Camat Merbau Mataram, Hari Piurnomo sebagai saksi yang memberatkan Madsupi. Atau kata lain, saksi dari pihak Pelapor.

Penilaiannya, ditunjuknya Kasie Trantib sebagai Plt. (bukan dari Aparatur Desa) untuk memuluskan langkah “seseorang” dalam pencalonan Pilkades Tanjung Baru bulan depan.

Saat diminta tanggapannya, Praktisi Hukum Mustika Sani, S.H, M.H kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Minggu (02/05/2021) mengatakan, apabila ditemukan dugaan bahwa SK Bupati secara substansi hukumnya melanggar Undang – undang Desa yang menjadi landasan hukumnya dan atau secara mekanisme penyusunannya tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011, maka alternative solusinya dapat mengajukan kepada Gubernur untuk adanya evaluasi terhadap SK tersebut (executive review).

Ia juga menyarankan, sebaiknya yang mengajukan kepada Gubernur adalah pihak yang memiliki Legal Standing (posisi hukum yg mengikat), misalnya Pihak yg dirugikan atau Kuasa Hukumnya, atau pihak lain yg terkait dan berkepentingan, misalnya LSM atau Lembaga apapun yg bergerak dalam bidang terkait dan berkepentingan dalam hal tersebut. ( * )

Sumber : Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *