Pendidikan Tidak Bermartabat, Diduga Ada Kerjasama Yayasan Perguruan Markus Dengan Dinas Pendidikan

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – DPP LSM KOMPPTRAS menduga bahwa ada Kerjasama Yayasan Perguruan Markus dengan Dinas Pebdidikan. Dimana KOMPPTRAS telah menemukan Surat Ijin Operasional sekolah yang disebut dengan SIOP sekolah SLB, SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2 Yayasan Perguruan Markus Medan yang sudah TIDAK AKTIF selama 2 tahun Pelajaran 2019/2020 dan 2020/2021,  ironisnya Disdik Kota Medan dan Disdik Provsu tidak melakukan suatu tindakan berupa sanksi akibat tidak adanya SIOP Sekolah tersebut.

Kepada Redaksi mediakomentar.com, Kamis (4/3) melalui release presnya, DPP LSM KOMPPTRAS memantau di sekolah tersebut tidak ada perubahan aktifitas hari kerja, bahkan kuat diduga sekolah tersebut masih menerima DANA BOS.

dimana sebelumnya Pada Tanggal 1 Maret 2021 DPP LSM KOMPPTRAS menyurati Yayasan Perguruan Markus dengan hal Konfirmasi SIOP yang tidak aktif, namun Petugas Security dan Petugas Piket tidak bersedia menerima surat sesuai perintah atasan mereka (dalam hal ini Yayasan Perguruan Markus).

Walaupun pihak Yayasan Perguruan Markus Medan tidak bersedia menerima surat tersebut, namun Sekjen Kompptras Lassinur Harianto Sidabutar mengirim Surat tersebut yaitu dengan Nomor: 003-B/DPP/LSM-KOMPPTRAS/III/2021 hal Konfirmasi Legalitas sekolah YP. Markus Medan serta  tembusan kepada Kepala Sekolah SLB, SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2 di kirim lewat sosial media WhatsApp

DPP LSM KOMPPTRAS menyayangkan sikap Dinas Pendidikan yang mencerminkan Pendidikan yang Tidak bermartabat sehingga Yayasan Perguruan Markus bak jualan martabak (mencari keuntungan) dari pembayaran uang sekolah siswa/i tanpa memikirkan Legalitas ijin operasional sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020  Tentang petunjuk Teknis Pengelolaan  BOS regular ada disebut terkait penerima dana BOS harus mempunyai ijin operasional yang aktif seperti yang dijabarkan dalam BAB II PENERIMA DANA Pasal 4 ayat 2c : Satuan Pendidikan Memiliki ijin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata  pada Dapodik; Permendikbud No 6 Tahun 2021 Tentang petunjuk Teknis Pengelolaan  BOS regular BAB II Penerima dana BOS Reguler Pasal 3 (2) c : Satuan Pendidikan memiliki ijin untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik.

Sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2020 dan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tetap menyebutkan Penerima dana BOS bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat (swasta) harus memiliki Ijin Operasional yang aktif, sehingga DPP LSM KOMPPTRAS menduga ada Kerjasama yang baik antara Disdik Kota Medan dengan Sekolah Yayasan Perguruan Markus dengan mengabaikan kedua Permendikbud Tahun 2020 dan 2021.

Hasil investigasi DPP LSM KOMPPTRAS dengan beberapa Kepala Sekolah Swasta di Medan bahwa Disdik selalu menyampaikan supaya Ijin Operasional Sekolah harus diurus 3 bulan sebelum ijin operasional masa berlakunya habis sebab akan berpengaruh terhadap  penerimaan dana BOS apabila SIOP tidak aktif. Kompptras sudah menyurati Walikota Medan dengan adanya temuan ini untuk dapat diambil tindakan yang tegas terhadap Sekolah yang tidak taat aturan, tidak Profesional, Transparan, Akuntabel dan kurang bermartabat seperti yang terjadi di 5 unit Sekolah Markus Medan yang diduga diamini oleh Disdik Kota Medan dan Disdik Provsu.

Ada hal lain, terkait kinerja Disdik Kota Medan dan MKKS SMP Negeri se-kota Medan , DPP LSM KOMPPTRAS juga telah menyurati Disdik Kota Medan terkait atas adanya kutipan kontribusi saat dilakukan sosialisasi Juknis dana Bos 2021 sebesar Rp. 300.000-450.000,-/ sekolah. Sosialisasi Juknis dilakukan oleh personal dari DISDIK Kota Medan dengan peserta Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator Sekolah dari masing-masing sekolah SMP Negeri maupun swasta yang berjumlah lebih kurang 300 unit sekolah di Kota Medan, informasi yang beredar via Whatsapp sewaktu sosialisasi Juknis BOS 2021 yang dilakukan oleh Disdik Kota Medan pada hari sabtu, 27 Februari 2021 di SMP Negeri 11 Medan, pemberitahuan akan dilaksanakan sosialisasi JUKNIS DANA BOS disampaikan terkesan mendadak serta memberitahukan untuk menyetor kontribusi kepada salah satu Kepala Sekolah yang berada dilokasi rapat.

Dalam percakapan whatsapp ada kepala sekolah yang bertanya kenapa rapat mendadak? Ketua Rayon yang juga sebagai Kepala Sekolah menjawab:” beginilah rancangan Disdik kita, ada yang terselubung sulit di paparkan mengenai kontribusi”. Dari sosmed WA tersebut ada hal yang perlu disikapi agar jangan terulang lagi kedepan setiap agenda rapat yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Medan diduga menjadikan Kepala Sekolah menjadi Komoditi Pungli untuk kepentingan Pribadi maupun Kelompok tertentu. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *