Pemerintahan Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul Diduga Abaikan IPPDES

Mdiakomentar.com – Serdang Bedagai, Pemerintahan Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul diduga tidak memberikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPDES) kepada masyarakat, sebagaimana permendagri nomor 46 tahun 2016 pasal 10, disinyalir belum menjadi kegiatan rutinitas malah sebaliknya kecendrungan Pemdes menutup saluran informasi mengenai kegiatan anggaran pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan prmberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa sebagai unit administatif atau perpanjangan tangan negara (Local Self Government) seperti daerah desa memperoleh anggaran dana desa dari Anggaran Belanja Negara (APBN) sudah selayaknya memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam inflementasi UU Desa dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Pantauan rekan mediakomentar.com senin (17/6) unsur apratur Pemerintahan Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara, Kades sdr.Tambah Tuah Purba, sekretaris, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan diduga jarang masuk kantor, hal ini menandakan tingkat efektifitas Pemdes untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (local state Government) disinyalir kurang efektif, mutu pelayanan kepada masyarakat masih relatif kurang baik, hal ini disebabkan sumber daya manusia (SDM) mulai dari sarana dan prasarana desa belum memadai dan masih terkesan unsur jajaran Pemdes kurang paham dengan tupoksinya.

Korwil FPII Kabupaten Serdang Bedagai Bung Solahuddin yang dimintai pendapatnya seputar keterbukaan informasi publik sebagaimana UU nomor 14 tahun 2008 di desa durian pulauan kecamatan Dolok Masihul mengatakan peran pemerintahan kecamatan sesuai PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 154 harus di optimalkan, satu hal yang khusus tentang pengawalan, monitoring dan evaluasi sistim harus terintegritas secara intensif sejak siklus perencanaan hingga pelaporan berikut pertangungjawaban.

Ttata kelola keuangan desa harus di informasikan melalui media saluran yang tersedia di desa terutama yang memuat APBDesa, pelaksanaaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa tahun anggaran 2019 setidaknya dilaksanakan secara akuntabel muali dari perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dilaksanakan secara terintegritas dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional ungkapnya.

Lebih lanjut solahuddin mengatakan bahwa pihaknya meminta pejabat yang terkait untuk mengevaluasi sistim struktural jabatan dan fungsi dan tugas apratur pemdes apakah sudah sesuai tupoksinya sebagaimana Peraturan Kemendagri no 20 tahun 2018 agar tercapainya pelayanan yang baik sesuai harapan semua pihak harapnya (Wanasibin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *