Pantai Cermin Bergejolak, Dibuat Status Kawasan Hutan Lindung Ternyata Supaya Tanahnya Mudah Dirampok (5)

Sergai, Sumut (mediakomentar.com) –  Pada edisi yang ke 4 dengan judul “Pantai Cermin Bergejolak, Diduga Aparat Keamanan Membacking Pengusaha Theme Park (4)” menceritakan tentang berpindah-pindahnya Lapak bangunan tempat jualan di pantai dikarenakan terjadinya pengikisan lahan dikarenakan hantaman ombak laut yang tanpa ada lagi batu pemecah ombak serta diduga adanya aparat pemerintah yang membackengi pengusaha.

 

Untuk edisi yang ke 5 ini akan menceritakan tentang keberadaan lahan yang dijadikan status hutan lindung yang ternyata salah satu cara yang dianggap mudah untuk merampok Tanahnya.

 

Masih dengan Nara Sumber Masyarakat sekitar (red) informasi yang didapat bahwa dulunya selalu masyarakat selalu disebut lahan berada dengan bibir pantai adalah lahan dengan status Kawasan Hutan Lindung.

 

Awalnya sekitar beberapa tahun yang lalu, akibat dengan status lahan ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung, sehingga masyarakat sekitar pantai dilarang membangun bangunan permanen oleh pemerintah setempat waktu itu. Sebagai pemikiran awal berarti lahan yang masuk kawasan hutan lindung harus dijaga kelestariannya.

 

Oleh sebab itu masyarakat sekitar pantai cermin tidak mempermasalahkan status lahan tersebut bahkan sangat mendukung. Sebab Lokasi pemakaman masyarakat yang berada ditengah-tengah didalam kawasan hutan lindung akan semakin terjamin keamanan dan kelestariannya. Apa lagi adanya Kuburan Keramat yang berada saling berhadapan dengan Pemakaman umum.

Foto : Kuburan Keramat yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung di Pantai Cermin. Didepan makam kuburan keramat ada pemakaman umum dan 50 m kedepannya sudah bibir pantai. sementara yang berada dibelakan pagar makam juha kawasan huytan lindung sejauh seratusan meter dan saat ini sudah dikelola oleh masfia tanah berdasi (A***)

 

 

Jadi selain tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen, masyarakat juga dilarang menebang pohon kayu yang berada di kawasan hutan lindung.

 

Tetapi kecurigaan mulai timbul disaat itu zaman Pemerintahan T. Hery dan Sukirman sebagai Bupati dan wakil Bupati sampai T. Hery jadi Gubernur mengambil batu pemecah ombak yang berada sekitar 50 s/d 100 m dari bibir pantai untuk dijadikan pondasi pembangunan Theme Park yang ternyata Theme Park tersebut diketahui bukan milik pemerintah.

 

Heran dan bingung terjadi, masyarakat dilarang membangun bangunan permanen. Tetapi kenapa pemerintah mendirikan bangunan permanen yang sangat dekat dengan bibir pantai alias masih dalam kawasan hutan lindung?

 

Keheranan bertambah lagi disaat batu pemecah ombak tidak diganti lagi dengan yang baru oleh Pemerintah. Berarti tempat bermain masyarakat pantai cermin yang boleh dikatakan tanah adat sepertinya sengaja akan di musnahkan dan lahannya mau dikuasai oleh pengusaha yang tidak memiliki sejarah hidup akan lahan tersebut apalagi tinggal dilokasi pantai. Bila perlu nampaknya situs sejarah seperti makam keramat juga sengaja akan di hilangkan tertelan dan tenggelam oleh hantaman ombak pantai.

 

Jalan umum yang biasa dipakai masuk masyarakat bebas keluar masuk juga dibangun gapura. Masyarakat sekitar pada saat itu berfikiran bahwa kutipan yang diambil dari pengunjung saat masuk melewati gapura dananya akan kembali juga kemasyarakat dalam bentuk pelestarian alam. Ternyata pintu gerbang tersebut milik Theme Park dan gak ada hubungan dengan masyarakat apalagi melestarikan alam malah menjadi momok kontroversial yang sangat mengerikan sampai saat ini.

 

Sedangkan lahan yang masih termasuk kawasan hutan lindung yang berada dibelakang makam keramat dan moshollah juga sudah dikelola pengusaha yang juga anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dengan ini sial A***.

 

Ternyata selama ini masyarakat telah ditipu dengan dibuatnya status lahan menjadi masuk kawasan hutan lindung, rupanya gunanya untuk lebih mudah para mafia tanah merampok tanah hanya dengan bermain mata kepada Penguasa.

 

Nampak dari bangunan pintu gerbang masuk yang sangat besar dimana berbatasan langsung dengan pagar bangunanan Theme Park dan juga Hutan Lindung. Dimana Ada Kuburan keramat dan juga Pemakaman umum warga yang berada jauh didalamnya akan dikuasai oleh pengusaha.

 

Sudah bisa dibayangkan untuk anak cucu kedepannya, datang berkunjung kekampung leluhurnya dan berziarah dikenakan kutipan masuk kepada pihak swasta yang tidak pernah memiliki sejarah hidup diwilayah lokasi yang dijadikan kawasan hutan lindung. Itupun jika masih ada kuburannya yang belum hilang dihantam ombak.

 

Tekhnik yang luar biasa, untuk mengusir masyarakat dengan cara menipu bermula dibuat status kawasan hutan lindung dengan segala peraturannya. Diambilnya batu pemecah ombak selain untuk kepentingan pribadi ternyata cara yang ampuh mengusir masyarakat yang berjualan maupun bertempat tinggal dilokasi pantai dimana pondok lokasi jualan maupun tempat tinggal serta mushollah akan terkikis dan terendam oleh hantaman ombak dan lokasi pemakaman yang saat ini berada sekitar 50 meter dari lokasi pantai kemungkinan besar juga akan hilang tenggelam dihantam ombak.

 

Sementara hutan lindung yang berada dibelakang makam dan mushollah sudah dikelola oleh pengusaha warga negara indonesia keturuna cina yang juga saat ini jadi anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai. Sedangkan pemerintah lebih membingungkan lagi, kog malah mengizinkan aparat keamanan yang gajinya dibayar negara bekerja juga di Theme Park (swasta) ada apa? Apakah memang begini program pemerintah sebenarnya? Apakah Memang Begini Cara Mafia Tanah Berdasi Merampok Tanah Adat? (bersambung ……)

Oleh : Muhammad Arifin / Pimpinan Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *