Matjon Sinaga, SH, MH: Copot Direksi PD. Pasar Agar Tak Buat Malu

Medan (mediakomentar.com) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu Ibu Megawati Soekarno Putri

Nah, apakah yang dilakukan PD. Pasar Kota Medan yang saat ini Dirutnya Rusdi Sinuraya mencari PAD sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kota Medan?

Redaksi mediakomentar.com mengambil satu kutipan berita dari media inilahmedan.com terbitan hari jum’at tanggal 26 Juli 2019 dengan judul Tiga Kali Diperingati, sanksi ke Dirut PD. Pasar Tunggu Keputusan Walikota.

Dalam rilis beritanya diterangkan bahwa ada Diduga pembangunan kios-kios di 3 lokasi pasar yang tidak berkoordinasi dengan Sekda Kota Medan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Medan.

  1. 75 Kiosk di Pasar Pusat Pasar dibangun di fasilitas umum
  2. 17 Kios di bangun di Pasar Kampung Lalang yang dibangun melebihi dari perencanaan awal. Keberadaan 17 kios tersebut kabarnya sudah diperjual belikan atau disewa. Namun hasil penjualan atau sewanya tidak masuk ke kas Pemko Medan.
  3. 17 Kios dan 122 Meja lapak dagangan di Pasar Pisang Belawan. Pembangunan kios itu dilakukan PD Pasar bekerja sama dengan pihak ketiga. Kabarnya kios dijual seharga Rp35 juta per unit dan lapak (meja) dijual seharga Rp10 juta.

Ketiga persoalan pembangunan ini tanpa berkoordinasi dengan Badan Pengawas dan sudah di beri peringatan sebanyak 3 kali.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Medan, selasa (23/7) Para Anggota Dewan yang merupakan perwakilan masyarakat Kota Medan menyatakan bahwa Direksi PD. Pasar Kota Medan dengan Dirutnya Rusdi Sinuraya dinyatakan bersalah.

Dalam hal ini Praktisi hukum Matjon Sinaga, SH, MH bahwa, sabtu (26/7) “Pernyataan Anggota DPRD Medan sangat tepat sekali dan sangat sesuai dengan merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dan sangat disesalkan sekali Dirut PD. Pasar Kota Medan yang tidak mengindahkan peringatan 1,2 dan 3 dari Sekda Kota Medan.

Berdasarkan hal diatas sudah selayaknya Walikota Medan mencopot Direksi PD. Pasar Kota Medan sesegera mungkin agar tidak membuat malu masyarakat dan pemerintah Kota Medan dan secepatnya mencari penggantinya. Tidak perlu ada peringatan apapun lagi untuk Direksi PD. Pasar Kota Medan.

Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) diraih dari melanggar peraturan, sama artinya Pemko Medan menghalalkan mencari rizqi dari perbuatan yang diharamkan” terangnya (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *