LSM PENJARA Sumut: Jika Pekerjaan Proyek Buruk, Destinasi Wisata Danau Toba Akan Buruk Juga

Samosir, Sumut (mediakomentar.com) – Ketua DPD LSM Penjara Sumut Zulkifli memperingati Pihak Pengusaha terkait Proyek-proyek yang dikerjakan di sekitaran Danau Toba agar jangan bermain-bermain dengan pekerjaan Proyek Pemerintah dengan sejumlah anggaran yang cukup besar. Apalagi Danau Toba akan dijadikan Destinasi Wisata bertaraf internasional.

Dalam perbincangannya dengan awak media, Ketua LSM Penjara Sumut mengatakan

“Begitu besar anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempromosikan wisata Danau Toba baik di kancah Domestik maupun Internasional. Di Tambah lagi dengan segala kontroversi yang terjadi. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Para Pengusaha Pengerjaan Proyek Pemerintah, jangan coba-coba bermain-main dengan anggaran terkait mutu proyek yang dikerjakan. Danau Toba merupakan salah satu ikon utama wisata yang ada di Sumatera Utara. Jadi ini bukan hanya menyangkut nama baik masyarakat sekitar Danau Toba saja, melainkan juga masyarakat Sumatera Utara ini” Tegasnya kepada awak media, Rabu (20/01).

Terkait pengerjaan proyek yang ada di Kab. Samosir yaitu Pembangunan Alur Tano Ponggol, Zulkifli melalui media juga menegaskan

“Jangan buat malu, siapapun Pimpinan atau siapapun deking dibelakang dari Pemilik Perusahaan Pengerjaan Proyek (PT. BRP) tersebut, Pemerintah jangan menutup mata ataupun takut menindaknya.  Pemerintah jangan takut untuk melakukan hal itu. Karena jika itu tidak dilakukan, jangan salahkan masyarakat jika beranggapan Pemerintah Kabupaten setempat juga bermain-main dengan anggaran Proyek tersebut dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah” Tegasnya

 

Ketegasan bahasa yang ditekankan Zulkifli ini cukup mendasar, dimana sebelumnya beberapa hari yang lalu, Rabu (13/01) Didampingi Ketua LSM Penjara DPC Samosir Adil Naibaho DPD LSM PENJARA Sumut mengadakan investigasi ke lokasi pembangunan proyek tersebut.

“informasi yang kami peroleh bahwa, Proyek dengan pekerjaan tahun 2017  dan menyerap Pagu Anggaran Rp 300 M lebih, dibandingkan mutu hasil pengerjaan merupakan hal tidak wajar” Tambahnya lagi.

“Saya minta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera, agar memperhatikan persoalan ini secara serius. Tindak siapapun yang coba bermain-bermain dengan Proyek Pemerintah yang sejatinya, dananya diraih dari Pajak Rakyat ataupun Hutang Negara yang akan dibebankan kepada Rakyat” Pungkasnya (red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: