LSM Penjara Sumut dan Raja Kesultanan Serdang Siap Bersinergi Terkait Persoalan Lahan di Masyarakat

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – Banyaknya persoalan masyarakat tentang keabsahan kepemilikan lahan bahkan sampai menyelesaikan permasalahannya memakai jalur hukum, LSM Penjara Sumut siap membantu agar persoalan tersebut sampai mendapat titik temu yang pasti secara hukum yang berlaku di NKRI khususnya di wilayah ke sultanan serdang.

Penyataan ini disampaikan langsung oleh Zulkifli selaku Ketua LSM Penjara Sumut kepada awak media disaat melakukan diskusi dengan Tengku Sri Maharaja Hermansyah selaku Raja Serdang yang memiliki wilayah teritorial kerajaan pada masanya yang berada di wilayah Kab. Deli Serdang sumatera Utara, Serdang Bedagai bahkan sebahagian wilayah Kota Medan. Senin (30/11)

Sri Maharaja ke VII Kesultanan Serdang (T. Hermansyah) ini mengaku kepada awak media  mengatakan bahwa Pihak Pemprov Sumatera harus tanggap dalam menyikapi, meyelesaikan persoalan konflik yang ada diatas tanah konsensi Sumatera Yimur (Sumatera Utara) yang sudah habis masa HGU nya yang pada tahun 1998 sampai saat ini banyak masyarakat yang menggarap diatas tanah tersebut belum dapat diselesaikan dan bahkan tidak akan dapat diselesaikan jika tidak melibatkan pihak ahli waris ataupun pemangku kesultanan, kedatukan dan raja-raja yang mengikat kontrak konsesnsi Sumatera Timur pada masa itu” tegasnya. Senin (30/11)

Menyambung ini ED. M Roni Nst yang juga mendapat kuasa dari Raja Kesultanan Serdang dan kedatukan kesawan suka piring mengatakan

“bahwa memang seharusnya dan wajib pihak pemerintah harus menjalin komunikasi dengan pihak ahli waris Kesultanan, kedatukan dan raja-raja yang ori/juriat/Asli dan bukan yang KW yang mengikat kontrak konsensi Sumatera Timur tersebut seperti yang dikatakan T. Hermansyah selaku Sri Maharaja ke VII Kesultanan Serdang saat ini” jelasnya. Senin (30/11)

“Jadi harapan saya sebaiknya Pemerintah bekerja samalah dari Pemerintahan atas sampai bawah kepada ahli waris demi kebenaran sejarah agar rakyat dapat menerima haknya dari tanah garapan dan ahli waris kesultanan, kedatukan dan raja-raja mendapat juga haknya serta Pemerintah juga mendapat PAD dari baik sektor fomal maupun informal terkait persoalan ini” harapnya (red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: