LSM MITRA: Sanksi Hukum Menunggu PD. Pasar Kota Medan Terkait Permasalahan 11 Orang Pegawai Barunya

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – Diketahui bahwa pada bulan Oktober 2020, PD. Pasar Kota Medan ada mengeluarkan SK Penerimaan Pegawai baru sebanyak 11 orang.

Pada bulan oktober 2020 tersebut, PD. Pasar Kota Medan di pimpin oleh Bapak Nasib sebagai Plt. Dirutnya. Dan pada masa itu Pak Nasib juga sebagai seorang ASN di Pemko Medan dengan jabatan Kabag Perekonomian sekaligus anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemko Medan.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari seorang pegawai (red) bahwa, PD. Pasar Kota Medan ada mendapat bantuan 40 unit Komputer dari Bank Sumut. Dan rencananya ke 40 unit komputer tersebut akan disalurkan di seluruh Kantor Pasar milik PD. Pasar Kota Medan guna menunjang kinerja Perusahaan lebih baik. Hal ini dikarenakan setiap kantor Pasar yang dimiliki PD. Pasar Kota Medan masih ada yang memakai mesin tik.

Untuk itu, maka dibutuhkanlah pegawai yang bisa mengoperasikan komputer. Memang di PD. Pasar Kota Medan sudah memiliki pegawai yang sudah bisa mengoperasikan komputer. Tetapi dirasa kurang cukup maka pada saat PD. Pasar Kota Medan merekrut pegawai baru dengan status Honor Kontrak sebanyak 11 orang yang ditempatkan di kantor-kantor pasar.

Permasalahan masuknya pegawai baru sebanyak 11 orang mencuat di bulan Januari 2021. Dimana gaji pegawai tersebut tidak masuk RKAP. Maka 11 orang pegawai tersebut tidak mendapat gaji. Tetapi, informasi yang didapat awak media, bahwa sampai saat ini ke sebelas pegawai tersebut masih tetap bekerja sesuai dengan SK yang mereka terima.

Sempat berbicara dengan salah satu dari 11 orang pegawai baru (red), bahwa dirinya tetap bekerja dikarenakan belum adanya surat pemecatan dari PD. Pasar Kota Medan, walau sampai saat ini belum juga menerima gaji

“ Ya kerja sajalah terus Pak, SK sudah saya terima. Dalam SK tersebut sudah ada hak dan kewajiban serta sanksinya jika tidak masuk kerja. Apalagi SK tersebut tertulis juga masa berlakunya. Masa berlakunya belum habis, ditambah lagi saat ini memang saya butuh sekali pekerjaan dan cari pekerjaan cukup sulit saat ini.” terang pegawai tersebut, Rabu (03/03).

Sedangkan salah Pengurus Serikat Pekerja Perusahaan Pasar Medan (SP3M), kepada awak media mengatakan  (demi kenyamanan dirinya agar identitas tidak di disebutkan) bahwa:

“Urusan pegawai dan juga keuangan Perusahan, SP3M tidak boleh mencampurinya. Dan ini sudah kesepakatan dengan Para Direksi. Sebab menurut Direksi masa itu (saat diajukan usulan) urusan Pegawai dan Keuangan wewenang dari Direksi. Tapi jika diminta saran sebagai Pengurus SP3M maka kami akan memberi saran tersebut. Rabu (03/03)

Menanggapi permasalahan  ini, Alaiaro Nduru, SH selaku Ketua DPP LSM MITRA mengatakan:

“Walikota Medan, harus segera menyelesaikan permasalahan PD. Pasar Kota Medan jika ingin dipandang terhormat dan profesional sebagai Kepala Daerah yang memimpin instansi Pemerintah. Sebab Para Plt. Direksi PD. Pasar saat ini, yang dipilih dari Karyawan PD. Pasar Kota Medan, belum mampu untuk mengemban tugas sebagai seorang Direksi.

Banyaknya permasalah yang muncul saat ini belum juga dapat diselesaikan antara lain:

  1. THR Karayawan beragama Kristen belum juga terbayarkan yang semestinya sudah didapat di Bulan Desember 2020.
  2. Belum dibayarkannya gaji PHL Kebersihan
  3. Belum ada siap/selesai pengurusan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) dikarenakan belum ada keputusan siapa yang menanda tanganinya.
  4. Perawatan Pasar terkendala dikarenakan, tidak ada yang mau bertanggung jawab menanda tangani pengeluaran uang.
  5. 11 orang pegawai baru yang belum dikeluarkan gajinya tetapi masih tetap juga bekerja berdasarkan SK yang mereka miliki, dll.

Tentu saja, segala  permasalahan ini mempengaruhi kinerja para pegawainya. Mau sampai kapan terus begini PD. Pasar Kota Medan?

Permasalahan 11 orang pegawai baru tersebut harus segera diselesaikan secepatnya. Karena sudah memiliki unsur sanksi hukum pidana dan perdata, apalagi dibiarkan terus berlarut.

Dikeluarkan SK Penerimaan untuk 11 orang Pegawai baru dan SK tersebut juga sudah diterima oleh kesebelas pegawai tersebut. Selanjutnya kesebelas pegawai baru tersebut juga sudah bekerja tetapi sampai saat ini (bulan Maret) belum juga menerima honorarium. Bukankah ini sama artinya PENIPUAN dan DZHOLIM?

Terkait permasalahan internal PD. Pasar Kota Medan akan hal ini, harus ditanggung oleh PD. Pasar itu sendiri. Janganlah resikonya di tanggung oleh orang lain. Jika persoalan penerimaan kesebelas pegawai baru tersebut merupakan suatu kesalahan, tapi jangan bebankan kesalahan itu kepada kesebelas orang pegawai tersebut.

Saat ini, siapapun orangnya pasti menginginkan suatu pekerjaan untuk kehidupan dan statusnya.

Dan untuk kesebelas pegawai baru ini, mereka mendapat SK bisa bekerja di PD. Pasar Kota Medan dengan status Honor Kontrak dan diberi Honorarium. Dan lalu kesebelas pegawai tersebut bekerja tetapi tidak diberi Honorariumnya. Bahkan, tidak ada surat pemberhentiannya.

Apa kesalahan kesebelas pegawai baru tersebut? Apa memang seperti ini cara kerja PD. Pasar Kota Medan, melemparkan resiko kesalahan kepada pihak lain?

Jika memang itu kesalahan, sebaiknya Para Pemangku Jabatan saat pengeluaran SK tersebut itu harus diberi sanksi kerja seperti penurunan jabatan atau yang lainnya. Jangan malah tetap menduduki jabatan tersebut bahkan mendapat promosi jabatan lebih pula lagi.

PD. Pasar Kota Medan selagi masih Perusahaan milik Pemko Medan. Berarti, masih merupakan salah satu cermin sistem Birokrasi Pemerintahan Pemko Medan.

Jadi saran saya, sebaiknya Walikota Medan Bobby Afif Nst menghunjuk Direksi Definitip untuk PD. Pasar Kota Medan dari kalangan Profesional. Jangan lagi dipilih dari kalangan Pegawai PD. Pasar Kota Medan lagi. Sebab sudah teruji kinerjanya, yang permasalahan saat ini saja tidak bisa terselesaikan.

Segera selesaikan permasalahan kesebelas pegawai baru itu dengan secepatnya, sebelum ada langkah-langkah hukum yang akan dilakukan” tutupnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *