LBH Medan “Mengecam Tindakan Represif Anggota Polri Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Sumut”

Medan (mediakomentar.com) Berdasarkan pemantauan LBH MEDAN di lapangan dari keterangan korban dan saksi, serta beberapa dokumentasi, data, foto dan video yang dikumpulkan diyakini bahwa aparat kepolisian melakuan kekerasan dan tindakan brutal dalam aksi mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil yang menolak Revisi UU KPK dan RUU yang tidak Pro rakyat (RUU Pertanahan, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketanagakerjaan, RUU Minerba, dll) serta menuntut disahkannya di Depan gedung DPRD Sumut (Selasa, 24 September 2019).

Adapun massa yang ditangkap sekitar 55 orang, 15 diantaranya sudah dilepaskan dan 40 orang lainnya sedang diproses di Polda Sumut. Akibat tindakan represif kepolisian banyak mahasiswa mengalami luka lebam di kepala, patah tulang tangan, luka memar, luka robek, pingsan, iritasi matadan ganguan pernafasan akibat kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan,hantaman pentungan, diseret, dan dikeroyok oleh aparat kepolisian, serta diduga 1 orang korban diantaranya adalah anggota dewan.

Aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara berlebihan kepada massa aksi padahal sebagian besar dari mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ini menunjukkan aparat kemanan tidak proporsional dalam menggunakan kekuatan bahkan dilakukan secara membabi buta. Perilaku aparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa di gedung DPRD Sumut.

Tindakan represif aparat telah melanggar Hak Asasi Manusia dan mencederai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Segala bentuk tindakan aparat kepolisian tersebut di atas menunjukkan bahwa aparat kepolisian daerah Sumut telah melakukan tindakan abuse of power, hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah gagal melakukan reformasi di sektor keamanan Institusi Kepolisian yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Pihak kepolisan melanggar berbagai peraturan internal lembaganya sendiri diantaranya: Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelengaraan Pelayanan, Pengamanan, Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip- Prinsip HAM serta Protap Kapolri nomor 1 Tahun 2010 tentang Penangulangan Anarki.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. sebagimana diatur dalam Perkap No. 9 Tahun 2008 Pasal 13.

Aparat kepolisian dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu memperhatikan tindakan proporsional dan dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Perkap No. 9 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1. Olehnya itu terduga pelaku pelanggaran yang ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh mengalami kekerasan, diseret, dipukul, diinjak, dilecehkan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Lembaga Bantuan Hukum Medan
secara tegas menuntut:

1. Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap tindak kekerasan aparat kepolisian kepada massa aksi khususnya kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis yang terjadi pada hari Selasa, 24 September 2019 di sekitar kantor DPRD Sumut.

2. Kompolnas untuk meminta Kapolri melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban kepada Polda Sumut Karna telah gagal mencegah tindak kekerasan aparat Polda Sumut. Kompolnas harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penindakan kepada oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa.

3. Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Sumut yang bertanggung jawab penuh atas tindakan oknum aparat kepolisian yang melakukan segala bentuk tindak kekerasan kepada massa aksi di DPRD Sumut.

4. Kapolda Sumut untuk bertanggungjawab dan menindak tegas dengan melakukan proses hukum secara etik dan pidana anggota kepolisian jajarannya yang melakukan kekerasan terhadap maksa aksi. Secara terbuka/transparan kepada masyarakat.

5. Kapolda Sumut meminta maaf dan bertanggungjawab kepada korban kekerasan oleh aparat kepoliiasn dengan menanangung segala biaya perawatan medis korban.

LBH MEDAN membuka posko pengaduan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dalam Aksi Demontrasi Masiswa dan Masyarakat Sipil pada tanggal 24 September 2019 melalui pengaduan lansung ke Kantor LBH Medan Jl. Hindu 12 Medan.

Narahubung:

1. IRVAN SAPUTRA (0821 6373 6197)
2. RISA PURNAMA (0812 6522 0541)
3. MASWAN TAMBAK (0823 6424 8298)
4. M. ALINAFIAH (0852 9607 5321)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *