Kerja Lebih Banyak Di Luar Daerah Bahkan Rapatpun Di Luar Daerah

Oleh : Muhammad Arifin / Pimpinan Redaksi

Tanggal: 20 Desember 2019

Medan (mediakomentar.com) – Pembangunan Gedung DPRD Medan di Tahun 2012 yang menelan anggaran hampir Rp 100 M dan DPRD Sumut yang dibangun 2009 dengan menelan biaya Rp 171 M beserta dengan fasilitas lainnya, ternyata Diduga belum mampu membuat Gedung tersebut Para Anggota Dewannya bisa bekerja lebih nyaman.

Seringnya para Anggota Dewan melakukan perjalanan Dinas keluar daerah dinilai sebagian kalangan masyarakat ibarat wisata saja. Karena dampak perjalan Dinas tersebut tidak terasa dialami Rakyat Kota Medan dan juga Sumut.

Para Anggota Dewannya lebih sering ketemu dalam seminggu di Gedung DPRD hanya 1 kali dan itu dihari senin saja. Sedangkan di hari yang lainnya cukup susah untuk bertemu. Apakah tempat kerja Anggota Dewan lebih nyaman di luar daerah daripada didalam daerah dan di Gedung DPRD? Kemana masyarakat mau mengadu dan kapan mau di RDP kan?

Bahkan seminggu yang lalu Anggota DPRD Medan melakukan Rapat di luar daerah (Prapat Kab. Simalungun). Mengapa harus dilakukan diluar daerah? Apakah Gedung DPRD Medan belum mewah atau Megah untuk dilakukan rapat?

Jika masyarakat yang datang ke Gedung DPRD, sekarang ini lebih banyak di jumpai para jurnalis daripada Anggota Dewannya sendiri. Dan mungkin jika tidak ada para jurnalis, Kantin DPRD mengalami kekurangan omzet.

Dan sebaiknya cara kerja Anggota Dewan yang melakukan reses, cara kerja dan lokasinya di rubah saja. Sebab jika melakukan reses dirumahnya sendiri yang pasti masyarakat yang hadir para konsituennya saja dan tidak menyentuh secara langsung kepersoalan masyarakat.  Walau banyak masyarakat yang mengajukan saran dan pendapat, tetap saja persoalan itu tak tau kapan terealisasinya.

“Umumkan secara publik melalui media bahwa Anggota Dewan akan melakukan reses dan sebut tanggal hari beserta lokasinya”.

Cobalah melakukan reses di lingkungan warga yang didaerahnya banyak terjadi persoalan masyarakat. Masalah danakan sudah diatur dalam anggaran dan sudah tersedia.

Pandangan masyarakat yang anggota Dewannya lebih sering melakukan perjalanan Dinas dan Rapat keluar daerah di duga hanya untuk mengelabui besarnya anggaran yang dikeluarkan serta program kerja apa kedepannya agar masayarakat awam tidak mengetahui apa saja biaya yang harus dikeluarkan beserta besarnya biaya untuk program kerja tersebut. Dan di duga untuk mengkaburkan jejak rekam biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut.

Untuk itu bagi pihak penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, BPK dan KPK agar masuk menyelidiki hal ini. Dan bagi menteri yang terkait agar lebih perduli memperhatikan sepak terjang kegiatan  para Anggota Dewan dalam menggunakan Anggaran agar tidak terjadi pemborosan biaya yang didapat dari uang pajak Rakyat dan mungkin dari hutang Luar Negri juga. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *