Kasus HRS Itu Prokes, Kenapa Seperti Tersangka Teroris?

Medan (mediakomentar.com) – Berawal dari Kepulangan Muhmmad Habib Rizziq Shihab (HRS) ke Indonesia yang akhirnya menjadi sebuah polemik hukum yang terus bergulir, membuat rakyat sudah semakin heran dan peran Praktisi Hukum maupun Mediapun mulai dipertanyakan.

Dilansir dari beberapa media bahwa Habib Riziq Shihab merupakan tersangka kasus melanggar Protokol Kesehatan (Proker) dengan terjadinya pengumpulan masa di petamburan dan acara persepsi pernikahan putrinya paska kepulangannya ke Indonesia.

Untuk hal itu Pemprov DKI sudah memberi sanksi denda kepada HRS sebesar Rp 50 juta. Dan HRS pun sudah membayar denda tersebut. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan PSBB DKI Jakarta diatur melalui tiga Peraturan Gubernur (Pergub), yaitu Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, Pergub DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020, dan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020.

Melansir informasi dari media yang sudah menerbitkan tentang peraturan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan akan ditambah dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggaran berulang berdasarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020. Penegakan disiplin ini dilakukan bersama oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah terakit. Berikut beberapa sanksi pelanggaran protokol kesehatan:

Pelanggaran pemakaian masker

  1. Tidak memakai masker 1 kali: kerja sosial 1 jam atau denda Rp 250.000
  2. Tidak memakai masker 2 kali: kerja sosial 2 jam atau denda Rp 500.000
  3. Tidak memakai masker 3 kali: kerja sosial 3 jam atau denda Rp 750.000
  4. Tidak memakai masker 4 kali: kerja sosial 4 jam atau denda Rp 1.000.000

 

Pengaturan pelaku usaha terkait protokol kesehatan

  1. Ditemukan kasus positif: dilakukan penutupan paling sedikit 1×24 jam untuk penyemprotan disinfektan
  2. Melanggar protokol kesehatan 1 kali: penutupan paling lama 3×24 jam
  3. Melanggar protokol kesehatan 2 kali: denda administratif Rp 50.000.000
  4. Melanggar protokol kesehatan 3 kali: denda administratif Rp 100.000.000
  5. Melanggar protokol kesehatan 4 kali: denda administratif Rp 150.000.000
  6. Terlambat membayar denda lebih dari 7 hari: pencabutan izin usaha

Kenyataannya saat ini yang terpublikasi di media seolah-olah HRS tersangka teroris dengan dasar banyaknya para pengunjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia yang bersorak dengan lantang menolak kedatangan HRS ke daerahnya dengan selogan seolah HRS Teroris, Pemecah belah bangsa dan NKRI harga mati.

Kalau tersangka Prokes, HRS sudah membayar denda Rp 50.000.000,- dan jika dijadikan tersangka pidana kurungan dalam peraturan yang diterbitkan Pemprov DKI yang di publikasikan di media, tidak ada tercatat ataupun di cantumkan.

Lalu, jika dianggap pemecah belah bangsa seperti yang selalu diteriaki para oknum Pengunjuk rasa yang menamakan kelompoknya dari utusan inilah…itulah…dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan HRS terkait selogan atau teriakan para oknum pengunjuk rasa sehingga dikatakan sebagai pemecah belah bangsa dan NKRI harga mati?

Sebab selogan dan teriakan para oknum UNRAS tersebut seolah HRS merupakan Teroris yang ada di Negara Indonesia ini dan tidak Pancasilais.

Sementara beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok orang yang berada di DPR yang sudah berniat melakukan perubahan Pancasila menjadi Trisila dan akan digodok lagi menjadi eka sila. Yang pada masa itu dikenal dengan RUU HIP. Tetapi mengapa pemerintah tidak bertindak tegas dengan kelompok tersebut bahkan hanya mengatakan kalau usulan RUU HIP tersebut usulan dari DPR (legislatif) dan bukan dari Pemerintah (eksekutif). Dan kemana pula kelompok yang selalu mengatakan dan berteriak-teriak sampai berunjuk rasa kalau tidak Pancasila tidak NKRI. Bahkan dalam orasinya orang yang tidak Pancasila tidak boleh ada di NKRI ini. Kemana mereka semuanya?

Dan saat ini di daerah Papua, sudah ada juga yang mau mengatakan kalau Papua sudah merdeka. Intinya kelompok ini jelas tidak Pancasila dan mau berpisah dari NKRI.

Kenyataannya saat ini rakyat melihat berita dari berbagai media bahwa perlakuan penanganan kasus yang jelas-jelas mau merubah Pancasila dan yang tidak mau ikut Pancasila dan keluar dari NKRI tidaklah sehebat dan seseru penanganan kasus terkait Kasus tersangka HRS yang disangkakan melanggar Protokol Kesehatan.

Jangankan Rakyat Indonesia, duniapun sudah membaca persoalan Indonesia ini melalui media. Sungguh hal yang sangat membingungkan.

Sebagai salah seorang WNI yang berprofesi sebagai seorang media, kedepannya saya berharap agar Indonesia menjadi lebih baik lagi dibandingkan saat ini serta semua rakyatnya mendapatkan kehidupan yang layak.

Seperti yang tertulis di Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(*)

Penulis : Muhammad Arifin/Pimpred

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: