Hukum Tak Transparan Dan Tidak Ditegakkan, Kegiatan Galian C Terus Bermunculan

Deli Serdang (mediakomentar.com) Rabu, 18 maret 2020. Banyaknya bermunculan lahan-lahan baru galian C di daerah sebagian Kabupaten Deli Serdang salah satunya yang berada di Desa Sena (simpang muntik, lampu satu dan pasar 3 atau dusun 3), Desa Baru, sekitarnya yang terletak di wilayah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

Bahkan menurut informasi dari beberapa sumber yang bisa dipercaya salah satunya aliansi masyarakat cinta lingkungan mengatakan ada juga galian C di Kec. Tanjung Morawa (jalan rambutan tembusan pasar 2 tembung), Kec. STM HILIR desa tadukan raga sei basah serta perbaungan simpang mesjid, tongtong dan ada lima titik di perbaungan ungkap WAGE selaku sekretaris Aliansi masyarakat cinta lingkungan kepada awak media.

 

“Yang menjadi masalah bagi masyarakat adalah dampak dari adanya Galian C tersebut. Baik itu menyangkut polusi udara dan juga infrastruktur jalan” tambah Wage lagi, Rabu (18/03/20)

Awak mediakomentar.com langsung menyambangi beberapa tempat (lokasi) Galian C di Desa Sena Kec. Batang Kuis, Kec.Tanjung Morawa, Kec.STM HILIR dan tempat-tempat lainnya bahwa “memang ada penggalian tanah dan sedang berlangsung menggunakan alat berat(beko) dan aktifitas penggalian sudah berlangsung lama namun tidak ada tanggapan dari aparat setempat.

Ditanya terkait masalah ada izinnya atau tidak kepada masyarakat sekitar lokasi galian C, awak mediakomentar tidak mendapatkan jawaban pasti tentang hal ini.

Foto: Jemmy, SH

Menanggapi ini Jemmy, SH yang merupakan praktisi hukum yang mengaku bergabung dalam organisasi Ikatan Advokasi Indonbesia (IKADIN), dikediamannya di di desa Sena Kec. Batang Kuis, Rubu (18/03/2020)

“Hukum merupakan aturan yang harus diketahui oleh segala lapisan masyarakat dan publik, ternyata dalam prakteknya dilapangan banyak masyarakat yang tidak tau tentang peraturannya itu sendiri. Contohnya saja tentang Kegiatan Galian C tersebut. Cobalah kita tanya kepada masyarakat, syarat-syarat agar bisa mendapatkan dan diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan Galian C. Pasti masyarakat banyak yang tidak tau, jadi hal ini jadi senjata bagi oknum-oknum nakal untuk melakukan pembodohan dan kedzholiman kepada masyarakat” terangnya lagi

Ditanya tentang harapan kedepan, Praktisi Hukum yang juga mengaku bergabung di salah satu Organisasi Pers ini mengatakan

“Harapan saya kedepan, agar Pemerintah harus lebih peka terkait tentang lingkungan dan kesejahteraan rakyat dan memberantas mafia-mafia yang melakukan aktifitasnya melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Karena sudah ada pasal yang mengatur tentang hal ini.

Berdasarkan pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagai mana disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan(IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan didenda paling banyak Rp 10 miliar. Kasihanilah rakyat dan tegakkanlah peraturan.” Harapnya sambil menutup pembicaraan. (Nur Anidah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *