Hati-hati Dengan Anggaran, Pemerintah Fokus Saja Mengembangkan TVRI & RRI

Medan, Sumut (mediakomentar.com) – Belanja Iklan yang dianggarkan Pemerintah untuk media-media selalu menjadi polemik dikalangan Pers setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tetap adanya edaran dari Pemerintah bahwa media yang bisa mendapat rilis berita, Advetorial (Iklan) dll dari kegiatan Pemerintah, hanya media yang memiliki syarat yang ditentukan Dewan Pers.

Syarat yang selalu ditekankan adalah Wartawannya yang sudah mengikuti Uji Kopetensi Wartawan (UKW) dan Perusahaan Medianya harus masuk verifikasi Dewan Pers. Persoalan ini yang selalu menjadi pemicu keributan setiap Tahunnya.

Dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Dalam BAB V Pasal 15 ayat 1 tertulis, Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

Muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah Dewan Pers yang saat ini memiliki program UKW dan memverifikasi Perusahaan media benar-benar Independen?

Sampai saat ini Dewan Pers yang sudah berdiri di Republik Indonesia, sudah ada 3. Pertama sekali berdiri yang bernama Dewan Pers (DP) yang dipimpin Muhammad Nuh, yang kedua Dewan Pers Independen (DPI) yang dipimpin Kasihhati dan yang ketiga Dewan Pers Indonesia (DPI) yang dipimpin oleh Hantje Mendagai.

Ketiga Dewan Pers ini, masing-masing memiliki program dan konsituennya sendiri yang terdiri dari para insan pers dan Perusahaan Pers serta Organisasi Pers.

Terlepas dari polemik yang ada saat ini, sebenarnya Pemerintah juga memiliki Perusahaan media yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Lebih baik Pemerintah fokus saja membesarkan kedua media ini. Bila perlu jika dibutuhkan Perusahaan media milik Pemerintah semakin ditambah.

Adanya biaya iklan yang dianggap kalangan Pers sebegitu besar yang diperuntukkan untuk perusahaan media yang memposting kegiatan pemerintah, lebih diperuntukkan hanya untuk Perusahaan media yang masuk dalam pengelolaan Pemerintah saja (TVRI dan RRI).

Segala program dan kegiatan Pemerintah bisa dipublikasikan kepada kedua media tersebut (TVRI dan RRI) sehingga bisa memakmurkan kesejahteraan para karyawannya dan membuat Perusahaan media tersebut semakin berkembang dan bisa bersaing dalam kancah nasional maupun internasional.

Aneh saja rasanya, jika Pemerintah mengeluarkan biaya iklan mauapun advetorial kepada media swasta dengan menggunakan fasilitasnya. Sementara Pemerintah memiliki media sendiri juga dengan segala fasilitasnya. Sudah terbalik saat ini, biasanya Pihak swasta yang memngeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas dari Pemerintah.Tetapi dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas swasta. Padahal Pemerintah sendiri bisa melakukan dengan Perusahaan medianya sendiri.

Semua orang maupun Badan (Perusahaanmedia) pasti akan senang jika mendapat pendapatan dari Pemerintah, dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi akan menjadi persoalan jika bagi-bagi tidak merata (pilih kasih). Apa lagi dengan jumlah yang besar, tetapi pertanyaannya adalah, apakah uang itu memang wajib dianggarkan/dikeluarkan Pemerintah atau tidak?

Dizaman yang penuh dengan tekhnologi media ini, pemerintah bisa saja membuka perusahaan media yang baru dengan menggunakan jasa media sosial. Contohnya saja dengan membuka konten Youtube, halaman facebok dll. Yang bisa diakses para netizen dan bisa juga mendapat penghasilan tambahan dan bukan menambah pengeluaran.

Kecemburuan para insan pers yang tidak mendapat bagian anggaran tersebut sudah menjadi polemik yang besar. Apakah akan terus tetap begini? Apakah harus sampai konflek/polemik ini semakin besar? Apakah Pemerintah tetap akan membiarkan Polemik ini terus berjalan dan semakin besar?

Iklan maupun berbentuk advetorial yang dibayarkan Pemerintah ke media swasta saat ini jika menerbitkan pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah saja. Sementara tentang apa yang dialami masyarakat wilayah sekitar tersebut jika dipublikasikan ke media, tidak mendapat bayaran dari Pemerintah.

Dan akhirnya para media lebih banyak mempublikasikan kegiatan pemerintahan dibandingkan kegiatan masyarakat itu sendiri dan apa yang telah dialaminya.

Memang cukup sulit juga, Perusahaan media yang terbebankan biaya-biaya pengeluaran harus berusaha mendapatkan penghasilan. Sementara jika mempublikasikan kegiatan masyarakat, pemerintah tidak ada mengeluarkan biaya untuk . Dan tidak jarang para media membebankan biaya publikasi itu kepada masyarakat itu sendiri. Andaikata masyarakat tersebut memang memiliki sejumlah uang, tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukannya. Tapi bagaimana jika masyarakat tersebut tidak memiliki sejumlah uang yang cukup?

Sedih juga rasanya mendengar ucapan yang dilontarkan masyarakat yang mengatakan bahwa ada uang bisa terbit (di Publikasikan). Jika tidak ada uang jangan panggil wartawan.

Akhirnya banyak masyarakat secara individu maupun kelompoknya melakukan postingan kegiatannya melalui media sosial. Tetapi tentu saja polemik yang terjadi jika mempublikasikan ke media sosial terjerat UU ITE. Sedangkan UU ITE sendiri banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Yang dia tau saat mempublikasikannya ke media sosial sesuai dengan apa yang dia lihat dan terjadi.

Saat ini banyak kalangan masyarakat, lebih banyak melihat perkembangan berita melalui media sosial seperti facebook, youtube, instagram dll. Karena jika hendak mau mengetahui kabar suatu daerah maupun perkembangannya hanya tertarik dan bisa didapat dari postingan orang secara pribadi atau kelompok di media sosial.

Lalu untuk apa pemerintah menggelontorkan sejumlah uang untuk beberapa media swasta yang juga tidak tertarik dilihat oleh masyarakat luas?

Saran :

  1. Pemerintah lebih baik mengeluarkan biaya dengan membuka konten di media sosial saja. Dan pasti akan mendapatkan keuntungan juga seperti para youtuber dll.
  2. Stop dulu pengeluaran biaya iklan di media swasta, fokus saja dulu ke media milik Pemerintah seperti TVRI dan RRI dalam pengembangannya.
  3. Jika Pejabat mempublikasikan dirinya ke media swasta, pakai biaya pribadi saja kecuali ke media Pemerintah.
  4. Cobalah buat aturan yang lebih baik demi kepentingan bersama (Pemerintah dan Swasta)

Mungkin Pengaruh dari saran ini akan terjadi kontroversi. Tetapi akan membuat para insan Pers akan semakin profesional, mandiri dan Independent. Dan penegeluaran Pemerintah juga tidak besar dan tidak menimbulkan polemik sesama insan Pers. Apalagi saat ini TVRI maupun RRI dimata masyarakat media seperti mati suri.

Sekali lagi saya ingatkan bahwa aneh rasanya jika Pemerintah sebagai Penguasa suatu Negara mempunyai Perusahaan Media tetapi Perusahaan Medianya mati suri dan memajukan Perusahaan Media milik Swasta. Rakyat dari kalangan bawah sampai atas di NKRI ini dibebankan oleh beragam Pajak untuk menjadi pendapatan negara. Menyalah gunakan uang negara bisa berujung pidana. Salam media… (*)

Penulis: Muhammad Arifin/Pimpinan Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *