Ganti Saja Walikota Dan Ketua DPRD Medan, Jika Kuliner Pagaruyung Di Legalkan

Medan (mediakomentar.com) – Terdengar isyu bahwa pedagang kuliner di Jl. Pagaruyung, ada oknum yang  memperjuangkan untuk dilegalkan dengan dalih yang belum pasti jelas. Ada yang mengatakan bahwa akan dijadikan tempat wisata dan lain-lain.

Menurut pandangan redaksi, Jika memang benar Kuliner di Jl. Pagaruyung itu akan dilegalkan, untuk apa ada Peraturan Walikota Medan no. 9 tahun 2009 diterbitkan? apa hanya untuk gagah-gahan saja bahwa kota Medan punya peraturan demi kemajuan kota Medan agar dipandang bagus oleh Pemerintah Pusat?

Jika suatu perbuatan melanggar Hukum dan Peraturan yang ada, tetapi di legalkan oleh Pemerintah Kota Medan, lebih baik jika Walikota dan Ketua DPRD Medan diganti saja. Sebab sudah terbukti tidak sanggup menegakkan peraturan yang ada yang diterbitkan oleh Pemerintah yang mereka pimpin saat ini.

Sekian tahun perbuatan yang melanggar hukum telah terjadi, tetapi akhirnya perbuatan itu malah mau dilegalkan. Buat sajalah peraturan baru yang berbunyi ” bahwa perbuatan yang melanggar hukum dengan jangka waktu 5 atau 10 tahun keatas, akan dilegalkan terutama yang melanggar Peraturan Walikota Medan no. 9 Tahun 2009″.

Jadi Rakyat Kota Medan paham apa yang harus diperbuatnya. Terserah saja jika kuliner di Jl. Pagaruyung mau dilegalkan oleh Pemerintah. Tetapi itu juga akan berlaku di daerah ataupun wilayah lain yang masih dalam kawasan Kota Medan, yang masyarakatnya melakukan kegiatan yang sama membuat lokasi kuliner dengan mengambil bagian badan jalan dengan cara menyemen sebagian aspal jalan dan menutup drainase bahkan secara permanen.

Kesimpulannya, jangan salahkan masyarakat Kota Medan lain jika melanggar Peraturan Walikota Medan no. 9 Tahun 2009. Sudah tidak menegakkan Peraturan malah mau melegalkan perbuatan yang sudah melanggar hukum. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Pemerintahan Kota Medan.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *