DPP KOMPPTRAS: Investigasi Dugaan Mark Up Penjualan Buku Di SMAN

Perubahan menuju Pendidikan yang Bermartabat

Medan (mediakomentar.com) DPP Kompptras melakukan investigasi langsung kepada beberapa siswa/siswi di beberapa SMAN milik pemerintah di Kota Medan terkait adanya penjualan buku LKS yang diganti nama menjadi Uji Materi Pelajaran (UMP) Penjas yang dijual kepada siswa/i seharga 50.000,-/exemplar.

 

Adanya dugaan kuat mark up yang dilakukan secara bersama-sama atas penjualan buku UMP/LKS tersebut dibuktikan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak MGMP dengan Percetakan yang dituangkan dalam akte notaries No. 29  tanggal 28 April 2017 dengan harga cetakan Rp.7.100/exemplar, seperti TA. 2018/2019 MGMP mencetak buku LKS sebanyak 21.000 exemplar x Rp. 7.100,- = Rp. 149.100.000,-. Buku UMP/LKS dijual di seluruh sekolah  SMAN se Kota Medan seharga Rp.50.000,-/exemplar dan sudah berjalan selama 3 tahun., beberapa orangtua siswa/i yang tidak mau disebutkan namanya dari beberapa sekolah SMAN di kota medan mengeluhkan adanya penjualan buku LKS yang tidak begitu penting karena mata Pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) adalah mata pelajaran yang tidak pernah berubah seperti permainan olahraga Bola kaki, volley, lari dan lain sebagainya.

 

DPP Kompptras yang juga salah satu anggota mitra Ombudsman Sumut yang bergabung di “Kedan ORI Sumut” sudah menyurati Ketua MGMP dan MKKS sejak 2 tahun yang lalu tentang keluhan orangtua atas penjualan buku UMP/LKS Penjas yang memakai kertas ubi (buram), namun pihak MGMP dan MKKS tidak menggubris bahkan untuk pencetakan buku UMP/LKS Penjas TA 2019/2020 Ketua MKKS serta kedua Kacabdis Medan selatan dan Medan Utara memberikan apresiasi dalam Kata Sambutanya atas terbitnya buku LKS Penjas karya MGMP yang tidak berkwalitas cetakannya dibandingkan cetakan buku paket lainnya yang memakai kertas Hvs dan cetakan full colour serta harga dibawah 50.000. (lima puluh ribu rupiah)

 

DPP Kompptras sudah mengirim tembusan surat kepada Ketua MKKS dan Kacabdis Medan Selatan dengan nomor surat: 046/B/DPP LSM-KOMPPTRAS/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tujuan surat Kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat menyayangkan apresiasi ke 2 Kacabdis di medan khususnya Kacabdis Medan selatan yang juga sebagai Plt. Kabid SMA Provinsi Sumatera Utara atas pencetakan buku UMP/LKS yang sangat membebani  orangtua itu.

 

Sekjend DPP Kompptras Lassinur Harianto Sidabutar melakukan komunikasi lewat what shap kepada Kacabdis medan selatan (ZB) yang juga Plt. Kabid SMA Provinsi Sumatera Utara tentang keluhan orangtua yang menjadi beban atas penjualan buku UMP/LKS tersebut, namun balasan yang diterima dari Kacabdis: “Saya mengapresiasi karya MGMP untuk menyusun buku Uji Materi Pelajaran (UMP) penjas orkes untuk membantu siswa mempercepat pemahaman materi yang diajarkan, dan tidak menyetujui penjualan buku UMP/LKS”

 

Menanggapi isi tembusan surat yang kami sampaikan, Kacabdis menyatakan “Mari berkolaborasi membangun Pendidikan Sumut yang Bermartabat, Saya tidak pernah apresisai untuk penjualan buku, bahkan kalau ditemukan akan diberikan teguran bahkan sanksi administratif. Namun realita di sekolah SMAN milik pemerintah yang ada dikota medan terjadi siswa/i membeli buku UMP/LKS penjas seharga 50.000,-

 

Apa tindakan yang dilakukan oleh Kadisdik sebagai salah satu Tugas pungsi pokok dalam pengawasan? Bagaimana Pendidikan Bermartabat di Sumut kalau Kacabdis beserta Kepala Sekolah  menutup mata dengan aturan seperti UU no 20 tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelengaraan Pendidikan Bagian ke V tentang Larangan Pasal 181: a) Pendidik dan Tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, Pakaian seragan atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. begitu juga dengan Permendiknas Nomor 2 tahun 2008 Pasal 11 juga menyebutkan Pendidik, Tenaga pendidik, kepala dinas , Komite sekolah dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

 

Bagaimana Program Gubernur Sumatera Utara Menuju Pendidikan yang Bermartabat dalam satuan Pendidikan kalau Kacabdis secara bersama-sama dengan Kepala Sekolah menutup mata bahkan  mengamini penjualan buku penjas kepada siswa/i di sekolah?  Ungkap Lassinur Harianto Sidabutar Sekjend Kompptras yang sangat vokal dalam menyikapi setiap temuan yang melanggar aturan khususnya di bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara harus segera turun sesuai tupoksinya dalam hal pemeriksaan dan Pengawasan untuk dapat menindak lanjuti dugaan ini, untuk menuju Pendidikan di Sumut yang Bermartabat. Jumat, (18/10/19).

(sumber DPP Kompptras)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *