Desa Durian Pulauan Diduga Abaikan Standar Layanan Informasi Publik

Serdang Bedagai (MK) Kordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Serdang Sumatera Utara Bedagai Bung Solahuddin mengatakan “Standar Layanan Informasi Publik Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul diduga tidak tersedia setiap saat. Pemdes setempat sebagai penyelengara pemerintahan dan kepentingan masyarakat, belum seakan menjamin pemenuhan hak masyarakat desa, badan hukum, pemohon informasi publik untuk memperoleh akses informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018  pasal 4 dan pasal 5 , dan ketentuan Undang- undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ungkapnya.

Berdasarkan pada peraturan tersebut, Pihaknya berpendapat bahwa Pemdes setempat selaku badan publik disinyalir mengabaikan peraturan komisi informasi tentang peraturan standar layanan imformasi publik desa yang diberlakukan sejak tanggal diundangkan, agar semua orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan komisi informasi ini dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia jelasnya.

Ditambahkan bung Solahuddin, Pemerintahan Desa Durian Pulauan dibawah kepemimpinan sdr.Tambah Tuah Purba, disinyaril belum seakan menerapkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 khususnya pasal 7 huruf (a) ,tentang kewajiban Pemerintahan desa dalam  menetapkan peraturan desa mengenai layanan informasi publik .

Pemerintahan desa setempat wajib menyediakan informasi publik desa setiap saat untuk diakses oleh publik,badan hukum,kelompok, pemohon informasi publik yang menyampaikan permohonan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis jelasnya.

Menurut Solahuddin pihaknya belum lama ini berkunjung ke kantor desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul bermaksud untuk mengajukan permohonan informasi publik desa secara lisan kepada Pemdes setempat dan/atau menemui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa yang ditunjuk oleh kepala desa setempat dari salah seorang unsur prangkat desa sekretaris,kaur dan/atau kasi, bertanggungjawab  dibidang penyimpanan, pendokumentasian dan/atau penyedia layanan informasi publik desa dibawah  penguasaan badan publik desa untuk diakses oleh publik dan para pemohon informasi imbuhnya.

Kuat dugaan pihaknya “pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa Durian Pulauan belum seakan perlu menerapkan peraturan komisi  informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa khususnya pasal 7 huruf (a) dan huruf (b)

Oleh Pemdes setempat, hal ini menunjukan minimnya pemahaman Pemdes setempat atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 pasal 3, Kepala Desa sdr.Tambah Tuah Purba selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris selaku kordinator PPKD yang bertugas mengkordinasikan penyusunan rancangan APBDesa tahun 2019 dan rancangan APBDesa perubahan tahun 2019, sekaligus pelaksana kebijakan peraturan kepala desa tentang rancangan penjabaran APBDesa tahun 2019 dan rancangan penjabaran APBDesa perubahan tahun 2019 sebagaimana pasal 5 Peraturan Kemendagri nomor 20 tahun 2018.

Ssegala  dokumentasi dan data informasi atas laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan dan kesejahteraan, PPID desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasi dan pengumpulan seluruh informasi publik desa secara fisik setiap badan publik.

Ditambahkan bung Solahuddin selaku Ketua Korwil Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Serdang Bedagai kepada awak media menyatakan bahwa pada hari ini Senin 17/6 akan mengajukan permohonan informasi publik desa secara lisan.

Adapun dokumen data  informasi publik yang akan dimohonkan kepada Pemdes Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul  oleh pihaknya adalah sebagai berikut : .

  1. Dokumen data foto copy surat perjanjian dengan rekanan pihak ketiga sebagai acuan pendukung .
  2. Dokumen data foto copy berita acara pembentukan Bumdes berikut standar oprasional prosedur (SOP) Bumdes serta AD/ART Bumdes
  3. Dokumen foto copy Rancangan penjabaran APBDesa tahun 2018 dan Rancangan penjabaran APBDesa perubahan tahun 2018 ,berikut Rancangan penjabaran APBDesa tahun 2019 berikut Rancangan penjabaran APBDesa  perubahan tahun 2019.
  4. Dokumen foto copy pendukung atas kajian atau pertimbangan yang mendasar atas terbitnya peraturan/ keputusan Kepala Desa Durian Pulauan sdr.Tbah Tuah Purba tentang  Rancangan penjabaran APBDesa tahun 2018 dan Rancangan APBDesa perubahan tahun 2018 ,berikut Rancangan penjabaran APBDesa tahun 2019 berikut Rancangan penjabaran APBDesa perubahan tahun 2019 kalau ada perubahan.

Dokumen foto copy informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik desa yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki desa setempat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan oleh Pemdes setempat untuk memberikan pelayanan informasi publik berikut kualifilasinya, Sumber anggaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan informasi publik berikut laporan penggunaan anggaran dimaksud ,informasi lainya yang telah dinyatakan terbuka untuk masyaralat, badan hukum, pemohon informasi publik berdasarkan mekanisme keberatan/atau penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi dan putusan hukum lainya tandasnya. (sumber: FPII Korwil Serdang Bedagai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *