Aparat Desa Menolak Konfirmasi Media, Dengan Alasan Harus Mendapat Rekomondasi Kelompok Wartawan Kecamatan

Deli Serdang, Sumut (mediakomentar.com) – Undang-undang Pers no 40 tahun 1999 sebagai pedoman dan acuan Wartawan untuk mencari, mendapatkan,mengumpulkan data yang selanjutnya dituangkan dalam pemberitaan di media cetak , Online, Electronik/Televisi dan tetap memegang teguh, menjaga norma-norma agama dan adat istiadat, memberikan informasi untuk masyarakat luas yang berdasarkan pada undang undang dasar 1945

Kebebasan pers telah di akui dan di setujui oleh Presiden , MPR dan DPR Republik Indonesia namun peraturan yang di sahkan oleh pemerintah diduga sama sekali tidak berlaku di pemerintahan desa Kualanamu kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang

Di kutip dari media Purna Polri.Net beberapa awak media melakukan konfirmasi ke desa Kualanamu kecamatan Beringin Deli Serdang Selasa (02/06/2020) terkaid tentang perkembangan bantuan pemerintah kepada warga Kualanamu untuk masyarakat yang terdampak Covid 19,=

Bukannya menerima data sesuai yang diharapkan melainkan awak media menerima penolakan untuk di konfirmasi, kepala desa tidak berada di tempat tugas tanpa ada alasan apapun. Para awak media dikejutkan dengan ucapan sambutan yang di lontarkan dari mulut salah-seorang perangkat desa karena menurutnya awak media tidak dibenarkan melakukan konfirmasi apabila tidak ada persetujuan (rekomendasi) dari Ketua kelompok wartawan kecamatan Beringin, ada apa ini….muncul tanda tanya di hati kami para jurnalism, mengapa berani merubah aturan perundang-undangan Pers no 40/1999….(?)

Selanjutnya salah-seorang perangkat desa dimaksud dengan nada penuh wibawa duduk di kursi yang lembut tepat berhadapan dengan Sekretaris desa Kualanamu salahsatu seorang perangkat berjenis kelamin wanita itu mengenakan seragam kedinasan perangkat desa dengan keyaqinan yang tinggi berkata kepada wartawan seakan diduga kunjungan wartawan sungguh tidak diakui dalam pandangannya, mengatakan….
” Bila wartawan akan melakukan konfirmasi harus mendapatkan izin dari ketua wartawan Beringin tapi bila silaturahmi tidak masalah tidak ada izin dari ketua wartawan Beringin tidak apa-apa ” ketusnya

Saat itu juga awak media Purna Polri menghubungi ketua kelompok Beringin bermarga Sikumbang via handphone nomor 082161753XXX mengatakan ” Wartawan bila hendak melakukan konfirmasi harus tetap berpedoman kepada undang-undang pers no 40 tahun 1999 tentang kebebasan insan PERS, tidak seperti itu seperti yang di katakan seorang perangkat desa dimaksud, apa lagi wartawan itu sudah ada aturannya di dalam Undang undang Pers ” Jawabnya

Profesional dalam menjalankan profesi tanpa adanya intimidasi ataupun intervensi apalagi di dalam jurnalis tetap mematuhi segala aturan yang ada sesuai undang-undang pers no 40 tahun 1999 walaupun adanya kebebasan pers namun tetap menjunjung tinggi etika , sopan santun serta tidak ada keterlibatan pada pihak manapun juga ( Syahrul Anwar/red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *