Aliansi Buruh Di Sumatra Utara Tolak RUU Omnibus Lau Cipta ,dan Akan Melakukan Demo

[youtube url=”video_url” width=”500″ height=”300″]

Medan (mediakomentar.com) 11 Aliansi Buruh Berkumpul di Pendopo Lapangan Merdeka yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) senin (20/1/2020) sekira pukul 11:00 wib.

11 Aliansi Buruh yang berkumpul di Pendopo Lapangan merdeka mengadakan Konfrensi Pers, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dalam Konfrensi Pers Turut hadir Ketua SPN Angiat pasaribu, Amin Basri, Rintang Beauty, SBMI Merdeka, Loren Aritonang Serbundo, dan osrofi SPSI dan Natal Sidabutar.

Natal Sidabutar Dalam Konferensi Pers di Pendopo mengatakan” ada beberapa hal yang menjadi dasar para buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.Misalnya para pengusaha dianggap akan lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja pemecatan karyawan (PHK) ,”katanya.

Masihkatanya”pemecatan(PHK)sangat merugikan para buruh yang bekerja .Bukan hanya itu, RUU juga sangat merugikan para pekerja / buruh contohnya, Seperti perubahan waktu kerja, status dan penghapusan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.Karena itu kami menolak peraturan yang sedang diusulkan pemerintah,”pungkasnya.

Natal juga mengatakan pada hari selasa (21/1/2020) buruh akan menggelar aksi demontrasi turut di hadiri 14 Aliansi buruh, untuk meminta pengkajian kembali RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dikatakannya” dengan adanya Omnibus Law itu kematian bagi kaum buruh, omnibus law mempermudah para Bos besar untuk melakukan PHK kepada buruhnya.Tidak hanya itu,omnibus law meniadakan pidana bagi pengusaha nakal,” terang Natal Sidabutar

Selain itu para buruh juga menolak sistem pengupahaan yang ada dalam draft beleid tersebut. Menurut mereka sistem pengupahan nantinya akan diubah menjadi perhitungan jam.Jika pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah minimum,”Terangnya.

Para buruh juga menolak perubahan pesangon menjadi tunjangan PHK.Isi tunjangan tersebut kabarnya mencapai 6 bulan upah Kerja.Dia juga menjelaskan,Sebelumnya pesangon untuk PHK sendiri diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

(Rizal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *