Bergesernya Tapal Batas Antara Kab. Pasaman Barat dengan Kab. Madina Mulai Terkuak

Pasaman Barat,Sumbar (mediakomentar.com) – Kasus polemik tapal batas antara kabupaten pasaman barat dengan kabupaten madina telah menuai pro dan kontra di masyarakat setempat yang mana masyarakat setempat meminta agar kasus tersebut dapat segera terkuak dan siapapun yang terlibat agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Sebab hasil Investigasi Lembaga Lidik Kasus Pusat yang turun langsung dengan beberapa awak media ke daerah perbatasan antara kabupaten pasaman barat dengan kabupaten madina jumat (08/05/2020) menemukan adanya alat berat di areal perbatasan tersebut.

 

Soni yang merupakan ketua umum Lembaga Lidik Kasus Pusat saat di konfirmasi oleh beberapa awak media terkait kasus tapal batas beliau mengungkapkan bahwa sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan adanya pergeseran tapal batas tersebut yang di kormersilkan apakah ada keterlibatan oknum dari dinas terkait atau masyarakat setempat”ungkapnya.

Kami dari Lembaga Lidik Kasus Pusat sebenarnya telah memiliki beberapa bukti otentik tekait kasus tapal batas tersebut namun kami masih melengkapi bukti-bukti tersebut untuk melengkapi laporan kami ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Mabes Polri di Jakarta”beber soni kepada awak media.

Karena sesuai dengan UU23 bahwa kewenangan pemangku kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah pemerintah daerah yaitu dinas provinsi jadi bila dalam hal tersebut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang ya kita meminta kepada pihak penegak hukum untuk turun tangan melakukan investigasi terkait masalah tersebut”ungkap soni.

Saat awak media menghubungi Pak Yuhan Syahri S.Hut kasi Perizinan yang juga ahli Planologi,kamis (03/06/2020) beliau mengatakan bahwa batas adminitrasi sebenarnya telah di syahkan dari tahun 2018 dan data tesebut baru akhir desember 2019 di dapat dan karena perbatasan tersebut berselisih terus dan adanya permintaan masyarakat dari dua kelompok antara kecamatan batahan dan nagari Aia Bangis untuk mengetahui mana sih batas sebenarnya jadi kita membantu untuk menentukan titik kordinat tersebut”jelas Yuhan Syahri ke Media.

Awalnya ada tim dari dinas provinsi kota padang minta ditunjukan dan didampingi untuk menentukan batas adminitrasi karena ada uptd di pasaman barat jadi saya yang mewakili untuk mendampingi pihak tim dari povinsi dan kita hanya menunjukan titik sudut saja dengan menggunakan GPS dan semuanya ada lima titik saja yang kita ambil titik kordinatnya di daerah perbatasan tersebut”pungkasnya.

Terpisah saat awak media menghubungi pihak nagari Aia bangis dan pihak kecamatan sungai beremas melalui kasi pemerintahan nagari Aia bangis beliau mengatakan bahwa pihak pemerintah setempat tidak mengetahui hal tersebut tekait adanya penentuan tiik kordinat batas adminitrasi antara kabupaten pasaman barat dengan kabupaten madina karena harusnya bila memang untuk menentukan tapal batas harus melibatkan kedua belah pihak pemerintah daerah yang ada di perbatasan baik dari tingkat nagari, kecamatan, Polsek, intinya muspika dan Muspida harus hadir karena ini menyangkut masalah perbatasan”tegasnya kepada awak media.

Intinya apa bila hal ini sudah sampai muncul di media berarti ini harus menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat apa sebanarnya yang telah terjadi hingga masalah ini menjadi polemik di mata masyarakat setempat ada apa di balik ini semua”tutup pak Kasi pemerintahan…..Bersambung.(sumber: Lidik kasus/Red )

Tinggalkan Balasan